Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 106
Rusdi menjelaskan, demo yang dilakukan besok hari masih dalam tuntutan yang sama, yakni
menolak UU Cipta Kerja. Demo di gedung Kemenaker rencananya dilakukan sekitar pukul 09.00
WIB hingga selesai.
Meski begitu, dia belum bisa memastikan estimasi massa yang akan dikerahkan dalam demo di
Kemnaker besok.
"Ya kita optimalkan semaksimal mungkinlah (jumlah massa)," terangnya.
Rusdi beralasan UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Lanjutnya, kaum buruh dirugikan dalam
hal pelatihan kerja perusahaan, hilangnya upah minimum sektoral, tidak adanya perlindungan
terhadap outsourcing dan pekerja kontrak, dan berkurangnya pesangon dalam UU Cipta Kerja.
"Karena kita menolak omnibus law ini. Kita minta DPR batalkan UU omnibus law ini. Kalau tidak,
maka jangan salahkan kita terus aksi-aksi," terang Rusdi.
Untuk diketahui, massa buruh melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta Pusat (Jakpus), hari ini. Buruh menuntut agar DPR melakukan legislative review.
Aksi yang dilakukan buruh hari ini berlangsung kondusif. Lalu lintas di sekitar DPR tidak dialihkan.
Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya kembali berbicara soal omnibus law UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tak kunjung reda disorot publik. Mahfud mengatakan tak
menutup kemungkinan untuk legislative review UU Cipta Kerja bila diputus ada kesalahan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK).
Bila ada kesalahan substansi dalam UU Cipta Kerja, Mahfud mempersilakan agar gugatan
diajukan ke MK. Jika MK memutus adanya kesalahan dalam substansi UU Cipta Kerja, kata
Mahfud, pemerintah tak menutup adanya legislative review.
"Kalau yang substansi ya silakan ke MK, kalau MK memutuskan sesuatu ini salah, nanti kita akan
ada legislative review -nya, tidak menutup kemungkinan untuk legislative review, perubahan UU
untuk pasal-pasal tertentu sesudah nanti MK memutuskan tentang apa yang harus diubah," ujar
mantan Ketua MK ini.
105
