Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 116

Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  kepada  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  supaya
              penyalurannya tepat sasaran.
              Adapun, pengecekan data gaji karyawan oleh Ditjen Pajak ini merupakan prosedur baru yang
              dijalankan oleh Kemenaker di termin kedua. Seharusnya, termin kedua penyaluran stimulus yang
              merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah dimulai pada akhir
              Oktober lalu.Ternyata, jumlah penerimaan subsidi gaji karyawan sebesar Rp 1,2 juta untuk dua
              bulan itu bisa berkurang. Usut punya usut, Ditjen Pajak menemukan selisih antara data pajak
              penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan penerima subsidi gaji karyawan termin pertama.

              Sebelumnya  aturan  Kemenaker  menyebutkan,  subsidi  gaji  diberikan  kepada  karyawan  yang
              punya  penghasilan  kurang  dari  Rp  5  juta  per  bulan  dan  terdaftar  sebagai  member  Badan
              Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.Data dari BPJS Ketenagakerjaan ini pula
              yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menyalurkan  subsidi,  dari  jumlah  iuran  per  bulan
              berdasarkan gaji pokok.

              Sehingga, pada termin pertama, sebagian penerima subsidi gaji adalah karyawan yang punya
              penghasilan  di  atas  Rp  5  juta  per  bulan,  tapi  memiliki  gaji  pokok  sesuai  dengan  ketentuan
              Kemenaker.

              Lain ceritanya dengan sinkronisasi data gaji oleh Ditjen Pajak, sebab dalam surat pemberitahuan
              (SPT) Tahunan untuk PPh Pasal 21, wajib pajak dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang
              diterima per bulan. Dus, Ditjen Pajak menemukan ada wajib pajak yang penghasilannya di atas
              Rp 5 juta per bulan, tapi mendapatkan subsidi gaji karyawan.

              Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga
              Saksama mengaku ada selisih data yang tidak sinkron antara data SPT karyawan yang telah
              diperiksa,  dengan  ketentuan  yang  diatur  oleh  Kemenaker.  Hanya  saja,  Yoga  belum  bisa
              menyampaikan berapa jumlahnya.Dalam hal ini, Yoga menegaskan pemadanan dengan data
              otoritas pajak itu untuk memastikan bahwa penerima subsidi gaji tersebut memang karyawan
              yang berhak, yaitu gajinya di bawah Rp 5 juta. Data dilihat dari SPT PPh Pasal 21 yang dilaporkan
              oleh perusahaannya.

              "Kemenaker  ingin  menjaga  jangan  sampai  terjadi  ada  karyawan  masuk  dalam  list  penerima
              bantuan tersebut, tapi ternyata dari laporan SPT PPh Pasal 21 perusahaannya, dia gajinya di
              atas Rp 5 juta. Dia mestinya tidak berhak," kata Yoga kepada Kontan.co.id, Senin (9/11).
              Yoga bilang, dalam hal ini pihaknya hanya sebatas membantu, yang keputusan akhirnya berada
              di Kemenaker. Dari pantauan Ditjen Pajak, penerima subsidi gaji di bawah Rp 5 juta kebanyakan
              adalah  karyawan  yang  penghasilannya  di  bawah  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP)  alias
              berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan.Yoga menambahkan, meski pihaknya melakukan
              pemadanan  data,  tapi  tidak  sama  sekali  menggunakannya  sebagai  basis  data  untuk
              meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  atau  mengambil  manfaat  dari  sisi  perpajakan  lainnya.
              Sebab, karyawan yang merupakan PTKP tidak wajib punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
              dan tidak perlu lapor SPT Tahunan.

              "Jadi pencairan subsidi ini tidak ada kaitannya dengan pelaporan SPT karyawan tersebut," ujar
              Yoga.

              Sayangnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial (PHI
              dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang belum bisa mengonfirmasi lebih lanjut. Yang jelas,
              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah,  menegaskan  jika  penerima  subsidi  gaji  karyawan
              merupakan wajib pajak maka tidak berhak menerima.

              Tampilkan Semua.bg-color-linkedin { background-color: #0072b1; } INDEKS BERITA Reporter:
              Yusuf Imam Santoso Editor: Noverius Laoli.
                                                           115
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121