Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 118

Perwakilan buruh beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Ketua Badan Legislasi
              (Baleg)  DPR  Supratman  Andi  Agtas.  Ketua  Harian  KSPI  Muhammad  Rusdi  mengungkapkan
              pembahasan legislative review dalam audiensi tersebut.



              INI HASIL AUDIENSI DPR DENGAN BURUH SOAL LEGISLATIVE REVIEW UU CIPTA
              KERJA

              Perwakilan buruh yang demo di depan gedung DPR hari ini telah melakukan audiensi dengan
              anggota Dewan guna membahas legislative review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Suara
              DPR pun terbelah terkait legislative review UU Cipta Kerja.

              Perwakilan buruh beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Ketua Badan Legislasi
              (Baleg)  DPR  Supratman  Andi  Agtas.  Ketua  Harian  KSPI  Muhammad  Rusdi  mengungkapkan
              pembahasan legislative review dalam audiensi tersebut.

              "DPR dari Pak Andi Supratman mengatakan tidak mungkin ada legislative review. Dia mendorong
              adanya  pembahasan  penyempurnaan  melalui  PP  (peraturan  pemerintah),  turunan  dari  UU
              bersama  pemerintah.  Kalau  dari  Pak  Gobel,  dia  masih  membahas  dan  melihat  poin  yang
              kekurangan itu," kata Rusdi seusai audiensi di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2020).

              "Dia (Supratman) menolak ( legislative review ) dan kita melihat ini, menegaskan bahwasanya
              DPR setelah menjadi corong dari pengusaha, ya, bisa jadi lebih ke pengusaha," lanjutnya.
              Rusdi  mengaku  tidak  mengetahui  alasan  Supratman  menyatakan  legislative  review  tak  bisa
              dilakukan. Dia meminta agar ditanyakan langsung ke Supratman.

              "Kita nggak tahu, kita nggak ngerti, mungkin bisa ditanyakan langsung ke beliau," sebut Rusdi.

              Lebih  lanjut,  Rusdi  menilai  UU  Cipta  Kerja  merugikan  kaum  buruh.  Kaum  buruh,  sebut  dia,
              dirugikan dalam hal lembaga pelatihan kerja perusahaan, hilangnya upah minimum sektoral,
              tidak  adanya  perlindungan  terhadap  outsourcing  dan  pekerja  kontrak,  dan  berkurangnya
              pesangon.

              "Karena kita menolak omnibus law ini. Kita minta DPR batalkan UU omnibus law ini. Kalau tidak,
              maka jangan salahkan kita terus aksi-aksi," ungkap dia.
              Rusdi mengatakan buruh akan berunjuk rasa lagi di Kementerian Ketenagakerjaan besok. Namun
              dia belum bisa memastikan estimasi massa yang akan dikerahkan dalam aksi besok.

              "Besok kita akan lanjutkan demo di Kemnaker, ya, pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB sampai
              selesai," tandas Rusdi.

              Seperti diketahui, massa buruh menggelar demo menolak UU Cipta Kerja di depan gedung DPR.
              Buruh menuntut agar legislative review UU Cipta Kerja segera dilakukan.

              "Tuntutan kami satu, yaitu kami meminta karena UU Cipta Kerja (yang) dibuat DPR RI, tentunya
              pemerintahan,  tapi  yang  lebih dominan  adalah DPR  RI,  maka  kami  menuntut  DPR  RI  untuk
              segera  melakukan  paripurna  untuk  memutuskan  yang  disebut  dengan  revisi  atau  legislative
              review," kata Sekjen FSPMI KSPI Riden Hatam Azis di depan gedung MPR/DPR, Jalan Gatot
              Subroto, Senayan, Jakpus, Senin (9/11).






                                                           117
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123