Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 144
kata Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam
Azis di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).
TUNTUT KENAIKAN UPAH, MASSA BURUH DEMO DI DPR ANCAM MOGOK KERJA
Selain menuntut dibatalkannya UU No 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme
legislative review, massa buruh di DPR, Jakarta Pusat, turut menuntut kenaikan upah minimum
2021. Mereka bahkan mengancam akan mogok kerja apabila tuntutannya tidak dipenuhi.
"Upah ini kan basic -nya dari pekerja, buruh. Tentunya dari pimpinan buruh tidak ngomong pun
pasti anggota akan bertanya-tanya. Ketika upah tidak naik kami hakulyakin, kami pastikan akan
terjadi pemogokan di daerah-daerah yang gubernurnya tidak menaikkan UMK. Tinggal
mengonsolidasi, menentukan hari, itu pasti terjadi. Itu sudah tidak perlu lagi disosialisasikan ya,"
kata Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam
Azis di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).
Riden menyebut tanpa diminta pun buruh akan melakukan aksi mogok kerja apabila tidak ada
kenaikan upah. Pemogokan akan dilakukan secara daerah atau nasional.
"Artinya namanya upah kan hak individu, hak perorangan, hak pekerja. Ketika itu tidak naik,
maka dipastikan pemogokan akan terjadi secara daerah maupun nasional," ujar Riden.
Riden menyatakan pimpinan buruh sudah berkonsolidasi untuk melaksanakan aksi mogok kerja.
Aksi itu tentu dilakukan di wilayah yang tidak ada kenaikan upah.
"Sudah dilakukan (konsolidasi) oleh pimpinan buruh, sudah kami lakukan, baik di Banten, Jawa
Barat. Kalau DKI kan naik, Jawa Tengah naik, Jawa Timur naik. Jadi di daerah-daerah yang tidak
naik saja, UMP-nya ya," jelasnya.
Sebelumnya, massa buruh menggelar aksi demo menuntut dibatalkannya omnibus law UU Cipta
Kerja di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat (Jakpus). Buruh juga menuntut DPR RI segera
menggelar rapat paripurna legislative review UU Cipta Kerja dan menuntut adanya kenaikan
upah minimum 2021.
"Tuntutan kami satu, yaitu kami meminta karena UU Cipta Kerja (yang) dibuat DPR RI, tentunya
pemerintahan, tapi yang lebih dominan adalah DPR RI, maka kami menuntut DPR RI untuk
segera melakukan paripurna untuk memutuskan yang disebut dengan revisi atau legislative
review," kata Sekjen FSPMI KSPI Riden Hatam Azis di depan gedung MPR/DPR, Jalan Gatot
Subroto, Senayan, Jakpus, Senin (9/11).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan upah minimum
tidak naik pada 2021. Tahun depan, upah minimum sama dengan tahun ini.
Ketetapan tersebut diatur melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
143
