Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 143

Judul               Tuntut Kenaikan Upah, Massa Buruh Demo di DPR Ancam Mogok Kerja
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita/5247596/tuntut-kenaikan-upah-massa-
                                    buruh-demo-di-dpr-ancam-mogok-kerja
                Jurnalis            Luqman Nurhadi Arunanta
                Tanggal             2020-11-09 15:21:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Riden Hatam Azis (Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
              Upah ini kan basic -nya dari pekerja, buruh. Tentunya dari pimpinan buruh tidak ngomong pun
              pasti anggota akan bertanya-tanya. Ketika upah tidak naik kami hakulyakin, kami pastikan akan
              terjadi  pemogokan  di  daerah-daerah  yang  gubernurnya  tidak  menaikkan  UMK.  Tinggal
              mengonsolidasi, menentukan hari, itu pasti terjadi. Itu sudah tidak perlu lagi disosialisasikan ya

              negative - Riden Hatam Azis (Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
              Artinya namanya upah kan hak individu, hak perorangan, hak pekerja. Ketika itu tidak naik, maka
              dipastikan pemogokan akan terjadi secara daerah maupun nasional

              neutral - Riden Hatam Azis (Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
              Sudah dilakukan (konsolidasi) oleh pimpinan buruh, sudah kami lakukan, baik di Banten, Jawa
              Barat. Kalau DKI kan naik, Jawa Tengah naik, Jawa Timur naik. Jadi di daerah-daerah yang tidak
              naik saja, UMP-nya ya

              neutral - Riden Hatam Azis (Sekjen FSPMI KSPI) Tuntutan kami satu, yaitu kami meminta karena
              UU Cipta Kerja (yang) dibuat DPR RI, tentunya pemerintahan, tapi yang lebih dominan adalah
              DPR RI, maka kami menuntut DPR RI untuk segera melakukan paripurna untuk memutuskan
              yang disebut dengan revisi atau legislative review


              Ringkasan

              Selain menuntut dibatalkannya UU No 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme
              legislative review, massa buruh di DPR, Jakarta Pusat, turut menuntut kenaikan upah minimum
              2021. Mereka bahkan mengancam akan mogok kerja apabila tuntutannya tidak dipenuhi.

              "Upah ini kan basic -nya dari pekerja, buruh. Tentunya dari pimpinan buruh tidak ngomong pun
              pasti anggota akan bertanya-tanya. Ketika upah tidak naik kami hakulyakin, kami pastikan akan
              terjadi  pemogokan  di  daerah-daerah  yang  gubernurnya  tidak  menaikkan  UMK.  Tinggal
              mengonsolidasi, menentukan hari, itu pasti terjadi. Itu sudah tidak perlu lagi disosialisasikan ya,"


                                                           142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148