Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 182
"Di Jakarta, aksi dipusatkan di depan gedung DPR. Ribuan buruh dari berbagai tempat, meminta
DPR agar mengeluarkan legislatif review untuk merevisi atau membatalkan UU Cipta Kerja No.
11 tahun 2020," kata Said Iqbal dalam video yang diterima reporter Tirto.
"Aksi ini adalah aksi yang akan dilakukan terus menerus agar memastikan bahwa Omnibus Law
dibatalkan, dicabut, dan direvisi oleh legislative review," tambahnya.
Said juga mengatakan bahwa para serikat buruk mendesak agar Komisi IX DPR RI segera
memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan meminta agar upah minumun pada 2021
mendatang dinaikkan.
"DPR memanggil Menaker menaikkan upah minumim 2021," kata dia.
Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker),
Senin (2/11/2020). Baleid tersebut diberi nomor UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja berisi 1.187 halaman itu diundangkan setelah sisahkan dalam sidang paripurna
DPR RI pada 5 Oktober lalu.
Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November
2020. UU Ciptaker mengganti sejumlah ketentuan lama di UU Ketenagakerjaan, UU Perpajakan,
dan sejumlah UU lainnya.
181
