Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 267
"Pemulihan ekonomi akan terasa di Usul itu, sambungnya, berlandaskan pada kondisi konsumsi
rumah tangga di kuartal III2020 yang terbilang masih lemah meski sudah mengalami sedikit
perbaikan dari kuartal sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi
rumah tangga di kuartal III 2020 tumbuh -4,04%, naik sedikit dari kuartal II 2020 yang tumbuh
-5,52%.
Padahal, kata Tauhid, realisasi penyerapan bantuan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) telah mencapai Rpl76,38 triliun, lebih tinggi daripada pos lain. Hal itu dinilai masih
belum efektif lantaran konsumsi rumah tangga tidak ikut meningkat signifikan.
Lemahnya konsumsi rumah tangga itu dapat pula dilihat dari terbatasnya pertumbuhan sektor
makanan dan minuman yang tumbuh -0,69%. Padahal, sektor tersebut merupakan sektor
esensial dan kebutuhan utama yang dasar untuk dipenuhi masyarakat.
"Sektor makanan dan minuman masih rendah meski bergeser sedikit dan tetap berada pada
posisi minus. Ini menunjukkan masyarakat masih tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-
hari. Realisasi bansos yang sifatnya sembako dan nonsembako tidak mampu mengerek sektor
makanan dan minuman," ujar Tauhid.
Ia menambahkan, konsumsi rumah tangga yang cenderung lemah itu disebabkan masyarakat
kelas menengah-atas masih membatasi konsumsi mereka.
Berbeda dengan masyarakat bawah yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan
hidup, masyarakat menengah-atas membutuhkan kepastian dan kepercayaan dalam konteks
penanganan pandemi untuk kembali melakukan konsumsi.
BSU termin II
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan pencairan bantuan subsidi upah (BSU) termin II
akan cair mulai hari ini. Pencairan akan dilakukan secara bertahap.
Ia mengatakan, atas dasar rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
memadankan data penerima BSU. total penerima bisa berkurang dari termin I yang mencapai
12,4 juta penerima.
"Iya berkurang," kata Ida seusai meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pesantren
Darul Dakwah, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (7/11).
KPK merekomendasikan Kemenaker agar memadankan penerima BSU itu dengan wajib pajak.
Di peraturan menteri ketenagakerjaan dikatakan penerima BSU ialah mereka yang memiliki upah
di bawah Rp5 juta. (Try/E-2)
266
