Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Judul Audiensi dengan Ridwan Kamil, Buruh Sampaikan Kekecewaan Soal
Upah Tak Naik
Nama Media merdeka.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/audiensi-dengan-ridwan-kamil-
buruh-sampaikan-kekecewaan-soal-upah-tak-naik.html
Jurnalis Aksara Bebey
Tanggal 2020-11-09 20:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP) UMP yang kita minta tetap naik
walau diterbitkan tidak naik kita minta direvisi, kemudian terakhir dalah mengenai UMSK (Upah
Minimum Sektoran Kabupaten/Kota;UMK)

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP) UMK itu dalam ketentuan
ditetapkan paling lambat tanggal 21 November. Dan ini waktunya sebentar lagi. Kita minta Pak
Gubernur untuk menaikkan jangan sampai seperti UMP tidak naik

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP) Kalau diambil terakhir triwulan
ketiga memang minus, tapi kan ada pertumbuhan di tahun sebelumnya dan amanat PP 78 begitu
menghitungnya, saya mau berdebat tapi belum waktunya. Itu di bab penjelasan kalau
menghitung, tiga triwulan ini, ketiga-keempat 2019 dan kesatu di 2020 itu plus semua, yang
minus hanya di kuartal kedua ini. Maka kalau diambil rata-rata dengan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi di angka 8

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP) Jangan dilihat hari ini pandemi,
di akhir minus 5. Kalau lihat minus di kuartal ketiga kita tidak menghitung ke belakang yang
plusnya, ini ada pertumbuhan ekonomi. Pak Gubernur jangan melihat SE dari Menaker yang
enggak boleh naik dan tak mempertimbangkan hukum, tata cara penetapan upah minimum.
Karena sudah jelas dalam UU 13 tahun 2003 dan PP 78 sudah jelas aturannya. Jangan gara-gara
ada pandemi diabaikan aturan

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP) Dewan pengupahannya tidak
usah khawatir merekomendasikan kenaikan, karena kami juga kecewa kepada Gubernur yang
mengirimkan surat kepada bupati walikota sejabar agar mengikuti SE Menaker, artinya
mengirimkan sinyal agar UMK tidak naik. padahal UMK adalah otnomi daerah, dan tata cara
kenaikan daerah diatur dalam PP 78 tahun 2015

negative - Ridwan Kamil (None) Mungkin ada yang naik, mungkin ada yang tidak dan lain
sebagainya. Saya belum ada datanya tapi nanti menjelang tanggal 21 November kita akan
sampaikan secara resmi ke publik

75