Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 77
Ringkasan
Perwakilan buruh meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, merevisi keputusan mengenai
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak dinaikkan. Mereka menilai alasan pandemi Covid-19
tidak masuk akal dalam keputusan tersebut.
Hal itu mengemuka dalam audiensi yang dihadiri perwakilan buruh dan Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/11).
Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto, mengatakan ada beberapa
hal yang dia sampaikan.
AUDIENSI DENGAN RIDWAN KAMIL, BURUH SAMPAIKAN KEKECEWAAN SOAL
UPAH TAK NAIK
Perwakilan buruh meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, merevisi keputusan mengenai
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak dinaikkan. Mereka menilai alasan pandemi Covid-19
tidak masuk akal dalam keputusan tersebut.
Hal itu mengemuka dalam audiensi yang dihadiri perwakilan buruh dan Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/11).
Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto, mengatakan ada beberapa
hal yang dia sampaikan.
"UMP yang kita minta tetap naik walau diterbitkan tidak naik kita minta direvisi, kemudian
terakhir dalah mengenai UMSK (Upah Minimum Sektoran Kabupaten/Kota;UMK)," ucap dia.
"UMK itu dalam ketentuan ditetapkan paling lambat tanggal 21 November. Dan ini waktunya
sebentar lagi. Kita minta Pak Gubernur untuk menaikkan jangan sampai seperti UMP tidak naik,"
kata dia.
Ia menjelaskan bahwa dalam PP 78 pasal 43 dan 44 di bab penjelasan bahwa untuk menghitung
pertumbuhan ekonomi itu tidak di akhir. Perhitungan year to year (yoy), menurut dia, adalah
triwulan ketiga dan keempat tahun 2019 kemudian triwulan pertama dan kedua di tahun 2020.
"Kalau diambil terakhir triwulan ketiga memang minus, tapi kan ada pertumbuhan di tahun
sebelumnya dan amanat PP 78 begitu menghitungnya, saya mau berdebat tapi belum waktunya.
Itu di bab penjelasan kalau menghitung, tiga triwulan ini, ketiga-keempat 2019 dan kesatu di
2020 itu plus semua, yang minus hanya di kuartal kedua ini. Maka kalau diambil rata-rata dengan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi di angka 8," jelas dia.
"Jangan dilihat hari ini pandemi, di akhir minus 5. Kalau lihat minus di kuartal ketiga kita tidak
menghitung ke belakang yang plusnya, ini ada pertumbuhan ekonomi. Pak Gubernur jangan
melihat SE dari Menaker yang enggak boleh naik dan tak mempertimbangkan hukum, tata cara
penetapan upah minimum. Karena sudah jelas dalam UU 13 tahun 2003 dan PP 78 sudah jelas
aturannya. Jangan gara-gara ada pandemi diabaikan aturan," terang dia.
Sabila Rosyad dari DPW SPMI Jabar pun mengamini pernyataan Roy Jinto. Ia bahkan meminta
kepala daerah di tingkat kabupaten kota dan dewan pengupahan agar tidak takut menaikkan
UMK.
"Dewan pengupahannya tidak usah khawatir merekomendasikan kenaikan, karena kami juga
kecewa kepada Gubernur yang mengirimkan surat kepada bupati walikota sejabar agar
76
