Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 113
Setidaknya ada 4 pandangan stategis yang disampaikan Menaker Ida. Mulai dari isu kesehatan;
pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental; jaminan sosial; serta penyediaan
pusat pelindungan PMI di negara penempatan.
Untuk masalah kesehatan PMI, berdasarkan UU PPMI, setiap CPMI harus sehat secara jasmani
dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan dan psikologi.
Sementara, mengenai pengawasan pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut
Pasal 21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja.
Untuk jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18/2018
tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam Permenaker 18/2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang
dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua," jelas Menaker Ida.
Sedangkan mengenai penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan, Menaker Ida
mengatakan bahwa pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh Perwakilan RI di negara
penempatan.
"Jadi, Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan,
telah membuka layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan
pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang
bertujuan untuk menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan," tutupnya.
Menaker Ida turut memberikan apresiasinya kepada komunitas diaspora Indonesia yang selama
ini memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul PMI sebagai elemen dalam
diaspora Indonesia, mengingat potensi yang mereka miliki cukup besar dalam berkontribusi
dalam pembangunan dalam negeri.
112
