Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, peraturan tersebut diterapkan untuk melindungi
para PMI dari sejumlah sindikat yang kerap mengancam PMI.
Hal itu ia sampaikan dalam sebuah pertemuan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (RI),
Kamis (29/7/2021).

"Ada dua musuh besar yang sedang dihadapi (oleh PMI), yaitu sindikat penempatan PMI ilegal
dan juga sindikat praktik ijon dan renten,” ungkap Benny melalui keterangan resmi yang diterima
Kompas.com, Minggu (15/8/2021).

Lebih lanjut Benny menjelaskan, biaya penempatan sebagai modal bekerja bagi PMI sering kali
mengharuskan mereka menjual harta milik keluarga.

Selain itu, para PMI juga kerap meminjam uang ke rentenir. Pada akhirnya, mereka terlilit utang
sekaligus terjebak dalam praktik ijon dan renten.
Oleh karena itu, Benny berharap, peraturan pembebasan biaya penempatan kerja yang dibuat
oleh pemerintah dapat melindungi para PMI dari sindikat ilegal dan utang piutang.

Untuk diketahui, ada 14 komponen biaya yang selama ini diberatkan ke PMI, yakni tiket pesawat,
visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, jasa perusahaan,
penggantian paspor, serta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Selain itu, ada pula biaya jaminan sosial, pemeriksaan kesehatan dalam negeri, pemeriksaan
kesehatan tambahan, transportasi, dan akomodasi.

Adapun 10 posisi pekerjaan yang diprioritaskan untuk peraturan pembebasan biaya tersebut,
yaitu pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, sopir
pribadi, perawat taman, pengurus anak, petugas kebersihan, petugas ladang dan perkebunan,
serta awak kapal perikanan migran.

Benny menyampaikan, alasan mengapa peraturan pembebasan biaya diprioritaskan untuk posisi-
posisi tersebut adalah mereka rentan dieksploitasi.

“Pekerjaan tersebut rentan mengalami eksploitasi, seperti kekerasan fisik dan seksual, gaji yang
tidak dibayar, jam kerja melebihi batas, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan lain-
lain,” ujar Benny.
Penerbitan peraturan pembebasan biaya bagi PMI tersebut pun mendapat dukungan penuh dari
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko.

Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko mengimbau agar peraturan yang belum berjalan lama
itu terus dikawal dan dievaluasi agar berjalan sukses.

“Setiap perubahan pasti akan ada goncangan. Namun, selama kebijakan ini dikawal dengan
benar dan konsisten, serta terus dievaluasi selama kuru waktu tertentu, maka saya yakin kita
dapat melewati masa transisi ini,” ujarnya.

135