Page 140 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 140
MENAKER PAPARKAN 4 ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI
FORUM DIASPORA
Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan Calon Indonesia (CPMI)
atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya.
Komitmen ini diupayakan dengan terwujudnya pemenuhan hak di setiap kegiatan penempatan,
mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja di luar negeri.
Upaya itu disampaikan Ida Fauziyah saat menjadi Keynote Speaker pada acara Congress Of
Indonesia Diaspora (CID) dengan tema Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa COVID-19:
Tantangan, Kontribusi, dan Harapan, di Jakarta, Sabtu (14/8).
"Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah
paradigma yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek, tetapi mereka merupakan subyek
penempatan," kata Ida dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, Minggu (15/8).
Ida menuturkan,pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang, tidak akan
ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan . Hal ini sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU
PPMI).
"Di mana pada sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK,
dan kasus hukum lainnya," terangnya.
Terkait hal tersebut, Ida memiliki empat pandangan startegis di antaranya terkait isu kesehatan,
pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental, jaminan sosial, serta penyediaan pusat
pelindungan PMI di negara penempatan.
Pertama, mengenai kesehatan PMI. Menurut UU PPMI, setiap CPMI harus sehat secara jasmani
dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan dan psikologi.
Kedua, mengenai pengawasan pemerintah. Dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal
21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja.
Ketiga, mengenai jaminan sosial. Jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang
dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua," jelas Ida.
Keempat, mengenai penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan. Terkait ini, Ida
mengatakan, pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh Perwakilan RI di negara penempatan.
"Jadi, Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan,
telah membuka layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan
pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang
bertujuan untuk menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini pula, Ida memberikan apresiasinya kepada Komunitas diaspora Indonesia
yang selama ini memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul PMI sebagai elemen
dalam, mengingat potensi yang mereka miliki cukup besar dalam berkontribusi dalam
pembangunan dalam negeri.
139
