Page 189 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 189
"Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah
paradigma yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek, tetapi mereka merupakan subyek
penempatan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat menjadi Keynote Speaker pada
acara Congress Of Indonesia Diaspora (CID) dengan tema Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Masa COVID-19: Tantangan, Kontribusi, dan Harapan, di Jakarta, Sabtu.
Dalam keterangan tertulisnya, Menaker Ida menuturkan, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI),
pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang, tidak akan ada lagi PMI bekerja
di sektor informal yang mengandalkan low skill.
"Pada sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK, dan kasus
hukum lainnya," kata dia.
Terkait hal tersebut, Menaker Ida memiliki empat pandangan strategis di antaranya terkait isu
kesehatan; pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental; jaminan sosial; serta
penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan.
Pertama, mengenai kesehatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU PPMI, setiap CPMI harus
sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
Kedua, mengenai Pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal
21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja.
Ketiga, mengenai Jaminan Sosial, di mana Jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang
dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua," jelas Menaker Ida.
Keempat mengenai Penyediaan Pusat Pelindungan PMI di negara penempatan. Terkait dengan
pusat pelindungan PMI di negara penempatan, Menaker Ida mengatakan bahwa pada prinsipnya
telah dilaksanakan oleh Perwakilan Indonesia di negara penempatan.
"Jadi, perwakilan Indonesia di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase
Ketenagakerjaan, telah membuka layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan
pengaduan, layanan pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta
layanan lainnya yang bertujuan untuk menunjang optimalisasi perlindungan PMI di negara
penempatan," tambah dia.
Ida memberikan apresiasinya kepada Komunitas Diaspora Indonesia yang selama ini memiliki
peran strategis untuk turut serta dalam merangkul PMI sebagai elemen dalam diaspora
Indonesia, mengingat potensi yang mereka miliki cukup besar dalam berkontribusi dalam
pembangunan dalam negeri.
188
