Page 403 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Sekjen Kemnaker memberikan arahan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Percepatan
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Provinsi di Makassar,
Sulawesi Selatan.

Anwar Sanusi mengungkapkan, dilihat dari rasio kebekerjaan penyandang disabilitas yang telah
bekerja secara formal, diakui masih terhitung rendah.

Untuk itu, melalui penyelenggaraan ULD yang memperkuat layanan bidang ketenagakerjaan
kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas,
semakin membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi
merupakan sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan
produktif.

Penetapan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 60 tahun 2020 tentang ULD Bidang
Ketenagakerjaan, diharapkan semakin memperkuat kesadaran (awareness raising) semua pihak
bahwa ULD bidang Ketenagakerjaan wajib diselenggarakan untuk memperkuat layanan
pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Terkait dengan prinsip pemenuhan hak pekerjaan ini, Anwar Sanusi mengatakan pasal penting
terkait dengan pekerjaan adalah Pasal 53, Ayat (1) yang mewajibkan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas
dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pada Ayat (2) disebutkan yang mewajibkan Perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling
sedikit 1 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

"Sementara pasal 56 dan pasal 60 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk
berwirausaha atau mendirikan badan usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,
serta memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan
unit usaha mandiri," ujarnya.

Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker, Nora Kartika
Setyaningrum, mengingatkan, isu disabilitas merupakan isu lintas sektor.

Penanganannya memerlukan kerja sama kolaboratif antar pemangku kepentingan, baik di
pemerintah, swasta, dan masyarakat umum, termasuk para penyandang disabilitas sendiri.

"Terkait hal tersebut, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang
Ketenagakerjaan, diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan serta teknis
penyelenggaraannya kepada Pemerintah Daerah, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga,
dan pemangku kepentingan terkait," katanya.

Sedangkan Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan data
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan per Agustus 2021, terdapat 7690 Penyandang Disabilitas
di Sulawesi Selatan, terdiri dari 4177 laki-laki dan 3513 perempuan.

Bersama Kemnaker, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pihaknya memiliki pemetaaan untuk
memperhatikan proyeksi (Penyandang Disabilitas) ke depan, untuk ambil bagian dalam sistem
pembangunan nasional.

"Pemprov menunggu arahan dari Kemnaker untuk perbaikan ke depan dan
mengimplementasikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, termasuk layanan
kesehatan, pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, baik pusat, daerah maupun swasta
tanpa ada diskriminasi di dalamnya," kata Andi Sudirman Sulaiman.

402