Page 466 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Judul P3WNI: Peluncuran pembebasan biaya PMI membebani hutang pekerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Pembebasan Biaya bagi PMI
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2324362/p3wni-peluncuran-
pembebasan-biaya-pmi-membebani-hutang-pekerja
Jurnalis Agus Setiawan
Tanggal 2021-08-13 11:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - M. Zainul Arifin (Direktur Pusat Penyelesaian Permasalahan WNI (P3WNI)) Sangat
jelas di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 th 2017 tentang Perlindungan PMI, bahwa
'PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan'. Sementara ayat 2, bahwa 'mengenai biaya
penempatan diatur oleh peraturan kepala badan' dalam hal ini kepala BP2MI

Ringkasan

Pusat Penyelesaian Permasalahan WNI (P3WNI) menilai peluncuran pembebasan biaya pekerja
migran Indonesia (PMI) tidak menyejahterakan pekerja malah membebani dengan jeratan
hutang pada awal proses keberangkatan. Peluncuran itu dilakukan Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI).

P3WNI: PELUNCURAN PEMBEBASAN BIAYA PMI MEMBEBANI HUTANG PEKERJA

Pusat Penyelesaian Permasalahan WNI (P3WNI) menilai peluncuran pembebasan biaya pekerja
migran Indonesia (PMI) tidak menyejahterakan pekerja malah membebani dengan jeratan
hutang pada awal proses keberangkatan.

Peluncuran itu dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Direktur P3WNI, M. Zainul Arifin, S.H, M.H mengemukakan hal itu, Jumat, menanggapi
peluncuran pembebasan biaya bagi PMI melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa agunan oleh
BP2MI.

Ketua Advokasi dan Hukum DPP Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) ini mengatakan
pemerintah seharusnya dua tahun yang lalu sudah membuat formulasi anggaran terkait amanah
UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, namun sudah empat tahun norma yang
mengatur terkait pembebasan biaya bagi penempatan PMI belum dapat dilaksanakan.

465