Page 471 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 471
PERUSAHAAN DIMINTA SEMAKIN TERBUKA PEKERJAKAN PENYANDANG
DISABILITAS
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau seluruh pelaku usaha untuk semakin
terbuka dan memberikan akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.
Mengingat, penyandang disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam
pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
“Mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah terhadap
reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan,“ ujar Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dalam keterangan, Kamis 12 Aguatus 2021.
Dia mengatakan hal itu saat memberikan arahan secara virtual dalam Rapat Koordinasi
Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disablitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Provinsi di
Makassar, Sulawesi Selatan.
Anwar mengungkapkan, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)
dan data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota per-Januari 2020, tercatat 546
perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas
sebanyak 4.508 orang dari total tenaga kerja yang bekerja sebesar 538.518 orang.
Dilihat dari rasio kebekerjaan penyandang disabilitas yang telah bekerja secara formal, Anwar
Sanusi mengakui masih terhitung rendah.
Untuk itu, melalui penyelenggaraan ULD yang memperkuat layanan bidang ketenagakerjaan
kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas,
semakin membuktikan tenaga kerja penyadang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi
merupakan sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan
produktif.
Anwar menjelaskan, penetapan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 60 tahun 2020 tentang
ULD Bidang Ketenagakerjaan, diharapkan semakin memperkuat kesadaran (awareness raising)
semua pihak bahwa ULD bidang Ketenagakerjaan wajib diselenggarakan untuk memperkuat
layanan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Terkait dengan prinsip pemenuhan hak pekerjaan ini, Anwar Sanusi mengatakan pasal penting
terkait dengan pekerjaan adalah Pasal 53, Ayat (1) yang mewajibkan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas
dari jumlah pegawai atau pekerja, dan Ayat (2) yang mewajibkan Perusahaan swasta untuk
mempekerjakan paling sedikit 1 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja.
“Sementara pasal 56 dan pasal 60 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk
berwirausaha atau mendirikan badan usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,
serta memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan
unit usaha mandiri,” ujarnya.
Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker, Nora Kartika
Setyaningrum, mengingatkan, isu disabilitas merupakan isu lintas sektor, sehingga
penanganannya memerlukan kerja sama kolaboratif antar pemangku kepentingan, baik di
pemerintah, swasta, dan masyarakat umum, termasuk para penyandang disabilitas sendiri.
470
