Page 467 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 467
"Sangat jelas di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 th 2017 tentang Perlindungan PMI,
bahwa 'PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan'. Sementara ayat 2, bahwa 'mengenai biaya
penempatan diatur oleh peraturan kepala badan' dalam hal ini kepala BP2MI," ujarnya.
Sehingga, ujar Sekretaris PPP Malaysia tersebut, BP2MI membuat peraturan BP2MI No. 9 tahun
2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.
Di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan BP2MI tersebut jelas menyebutkan bahwa "PMI
tidak dapat dibebani biaya penempatan".
Sementara di ayat (4) bahwa "biaya penempatan seperti: tiket keberangkatan, tiket pulang, visa
kerja, legalisasi perjanjian kerja, jasa perusahaan, pergantian paspor, SKCK, jaminan sosial PMI,
pemeriksaan kesehatan, transportasi lokal, dan akomodasi dibebankan kepada pemberi kerja.
Sementara di ketentuan ayat (5) bahwa "biaya penempatan seperti pelatihan kerja, dan sertifikat
kompetensi kerja dibebankan kepada Pemerintah Daerah".
"Dari ketentuan norma yang ada di Pasal 30 UU Nomer 18 tahun 2017 dan pasal 3 Peraturan
BP2MI No. 9 tahun 2020, sangat jelas bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya. Program dengan
memberikan pinjaman KUR kepada PMI bertentangan dengan UU No. 18 tahun 2017 dan
Peraturan BP2MI No. 9 tahun 2020," katanya.
Dengan kebijakan ini, ujar dia, BP2MI memaksa PMI untuk membuat pinjaman bank dengan
sistem KUR yang artinya semua biaya penempatan PMI ditanggung sendiri oleh pekerja dengan
cara berhutang yang mesti nantinya wajib dibayar oleh mereka.
466
