Page 483 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

KEPALA BP2MI : KUR DAN KTA DARI BNI BEBASKAN BIAYA PENEMPATAN PMI

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan bangga meluncurkan
pembebasan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Kredit Usaha Rakyat
(KUR) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) melalui Bank Negara Indonesia (BNI), di Menara BNI,
Jakarta Pusat, Kamis 12 Agustus 2021.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyatakan, peluncuran ini sebagai peresmian pelaksanaan
Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI).

Benny mengingatkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI Pasal
30, tercantum mandat PMI tidak dapat dibebani oleh biaya penempatan. Hal tersebut dimaknai
oleh Benny bahwa seluruh PMI berhak atas keistimewaan tersebut, namun negara belum mampu
menanggung biaya sebesar Rp 8,7 triliun setiap tahunnya untuk modal bekerja sejumlah 270
ribu PMI.
“PMI menjual harta benda milik keluarga atau meminjam uang ke rentenir. Hal ini secara
sistematis tentu akan memiskinkan para PMI. Mereka yang memiliki harapan besar di awal
bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan mimpi menyejahterakan keluarganya,
namun malah kembali tanpa memiliki apapun, bahkan mendapatkan tindakan eksploitasi,” ujar
Benny.

Karena itu, Benny membuat Peraturan BP2MI nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan PMI. Sebelumnya, PMI meminjam uang dari rentenir dengan bunga sebesar 28,8
persen untuk modal kerja ke negara penempatan. Banyak kesulitan yang mereka alami, seperti
dikejar-kejar oleh penagih hutang, harus tunduk dengan persyaratan yang liar, dan lain
sebagainya.

Dengan fasilitas KTA dan KUR dari BNI membuktikan negara hadir bagi para PMI. Melalui fasilitas
tersebut, pinjaman akan diberikan di awal untuk modal bekerja dan proses sebelum
keberangkatan. BNI juga hanya memberikan bunga sebesar 11 persen. “Jadi, BP2MI telah
memangkas bunga 17,8 persen dari para rentenir. “Selamat tinggal pesta pora para rentenir.
Selamat datang era baru di mana negara hadir dan memuliakan warganya, para PMI," ujarnya.
Sebanyak 480 orang PMI telah mengajukan pinjaman ke UPT BP2MI di seluruh Indonesia.

Peluncuran ini juga disambut baik oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
“Saya memastikan bahwa BUMN dapat menjadi ekosistem yang baik untuk kerja sama ini. Kami
selalu mendukung para PMI, misalnya dengan fasilitas jalur khusus di bandara dan lounge khusus
PMI,” ujarnya, Erick berharap, PMI bisa mendapatkan penghidupan yang baik setelah tidak lagi
menjadi PMI.

Sambutan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
yang menyampaikan dukungannya melalui video. “PMI adalah pahlawan devisa yang selayaknya
diperlakukan hormat oleh negara. Sudah saatnya modal bekerja PMI tidak lagi menjual harta
benda milik keluarga atau meminjam uang ke rentenir yang akan menjerat masa depan mereka,”
katanya

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung kinerja baik BP2MI. “Kita
butuh kinerja BP2MI yang seperti ini. Di tengah keterbatasannya dengan anggaran terkecil, kami
dapat melihat titik cerah bagi para PMI.,” ujarnya.

Di akhir acara, empat orang PMI diminta untuk mempraktikkan cara bertransaksi menggunakan
BNI, bagi menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan melalui QR code di BNI Mobile
Banking. Mereka mendapatkan pinjaman sebesar Rp 38 juta- Rp 40 juta untuk modal bekerja ke

482