Page 491 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 491

Senada  dengan  Erick,  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  juga
              menyampaikan dukungannya melalui video. Airlangga mengatakan bantuan modal bekerja bagi
              PMI akan meringankan beban mereka sehingga tidak perlu meminjam ke rentenir.

              "PMI adalah pahlawan devisa yang sudah selayaknya diperlakukan hormat oleh negara. Sudah
              saatnya untuk modal bekerja PMI tidak lagi menjual harta benda milik keluarga atau meminjam
              uang ke rentenir yang akan menjerat masa depan mereka," katanya.

              Hal serupa juga dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Emanuel
              memuji kinerja baik BP2MI yang memberikan bantuan modal bekerja bagi para PMI.

              "Kita butuh kinerja BP2MI yang seperti ini. Di tengah keterbatasannya, yakni lembaga dengan
              anggaran terkecil di Komisi IX, namun kami dapat melihat titik cerah bagi para PMI. Komisi IX
              akan membantu semampu kami untuk selalu menjadikan PMI sebagai warga negara VIP," ujar
              Emanuel.

              Pada  kesempatan  tersebut,  4  orang  PMI  diminta  untuk  mempraktikkan  cara  bertransaksi
              menggunakan BNI, baik menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) maupun melalui QR
              code di BNI Mobile Banking. Diketahui para PMI tersebut telah mendapatkan pinjaman sebesar
              Rp 38-40 juta untuk modal bekerja ke negara penempatan, yakni Hong Kong dan Taiwan. Mereka
              mengungkapkan bahwa tidak ada jaminan yang harus mereka berikan. Prosesnya pun mudah
              dan dokumen yang perlu disiapkan juga tidak banyak.

              Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, Direktur
              Utama Jasindo, Didit Mehta Pariadi, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang mewakili
              Menteri  Luar  Negeri,  Andy  Rachmianto,  Deputi  Bidang  Koordinasi  Ekonomi  Digital,
              Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Mohammad Rudy Salahuddin dan Staf
              Khusus Wakil Presiden RI, Arif Rahman.







































                                                           490
   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496