Page 94 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 94
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari
mengatakan mereka adalah NIK yang dilarang dalam Peraturan Presiden (Perpres) maupun
Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) untuk masuk dalam program kartu prakerja.
"PMO bekerja sama dengan banyak kementerian/Lembaga, kita punya 133 NIK yang itu adalah
golongan yang dilarang dalam Perpres maupun Permenko," ujar Denni saat Kuliah Umum
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Sabtu (14/8/2021).
Denni mengatakan program kartu prakerja menggunakan pendekatan start up, sehingga sangat
berorientasi dengan data pengguna.
Tujuannya agar manajemen dapat mengambil kebijakan maupun keputusan yang berbasis pada
data setelah melakukan validasi.
"Contohnya ini, ketika dia gagal itu ada tanda merah statusnya gagal dan alasannya. Jadi
alasannya kita sebutkan disini, supaya dia tidak penasaran (kenapa bisa gagal)," ujarnya.
Calon peserta program kartu prakerja yang gagal tersebut masih tercatat di Dikti, sehingga masih
tercatat di server berstatus mahasiswa aktif dan harus mengkonfirmasi ke Dikti.
Jika dari Dikti sudah menkonfirmasi biasanya data langsung diberikan kepada PMO untuk
kemudian diverifikasi.
Namun integrasi data secara real time antara PMO dan kementerian/Lembaga, seperti
Kemensos, Kemendikbud, BSU dan lainnya kerap terkendala karena banyak
kementerian/Lembaga yang belum siap untuk melakukan integrasi secara real time.
Padahal menurutnya, itu adalah cara yang bagus untuk membuat update data yang real time.
"Kita sudah siap, tapi mungkin disana masih ada kesibukan, sehingga update data baru secara
periodic. Mereka kirim data ke PMO, kemudian PMO selama 24 jam pasang sebagai filter baru
dan seterusnya," ujarnya.
"Jadi update data ini baru 1 semester sekali," ujarnya.
Denni kembali menjelaskan syaratnya penerima program kartu prakerja, yakni WNI berusia
minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
Penerima program juga bisa pencari kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja,
termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pelaku usaha mikro kecil.
Penerima program kartu prakerja diprioritaskan yang terdampak covid-19 dan belum menerima
bantuan sosial selama pandemi covid-19.
Adapun yang dilarang menerima program prekerja yakni pejabat negara, pimpinan dan anggota
DPRD, kepala desa dan perangkat desa, direksi komisaris dan dewan pengawas BUMN/BUMD.
Peserta program juga bukan penerima bansos baik dari Kemensos, penerima BSU Kemnaker,
maupun penerima BPUM KUKM.
93
