Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

9/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI sebetulnya tidak diperlukan jika masih ada
KUR.
“Kalau kebijakannya zero cost, sesuai dengan Pasal 30, artinya tidak perlu ada pinjaman. Lalu,
mengapa ada KUR? Meskipun tujuannya membebaskan PMI dari utang rentenir, tapi utang bank
juga beban,” ujar Anis kepada Bisnis, Minggu (15/8/2021).

Selain itu, sambungnya, kebijakan zero cost belum diterapkan di lapangan. Menurut Anis, PMI
masih harus membayar kepada calo, sponsor, ataupun PT. Dengan kata lain, mekanismenya
masih sama dengan undang-undang yang lama.

Kebijakan zero cost dikatakan akan benar-benar maksimal ketika pemerintah menjalankan fungsi
Balai Latihan Kerja (BLK) secara benar. Sebab, beban paling berat dalam penempatan adalah
biaya pelatihan dan biaya hidup selama mengikuti pelatihan.

Dia menambahkan, pemerintah tidak pernah membangun masa transisi antara undang-undang
lama dan baru terkait dengan PMI. Selain itu, Anis menilai, harus ada sinergitas antarlembaga
pemerintah sehingga bisa dipastikan implementasi satu kebijakan tidak menabrak kebijakan
lainnya.

“Ini bukan kebijakan baru. Pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah
berkali-kali membuat kebijakan KUR dan selalu menjadi beban bagi PMI,” tuturnya.

Dengan demikian, manfaat pembebasan biaya pinjaman melalui KUR dan kredit tanpa agunan
terhadap PMI cukup layak untuk dikaji kembali. Sebab, tidak ada jaminan bahwa para PMI
sebagai warga negara asing (WNA) bisa dengan mudah mengganti uang yang dipinjamkan.

Sejauh ini, belum ada strategi khusus dari pemerintah terkait dengan hal ini. Berdasarkan data
BP2MI, dari 4.807 PMI pada Juli 2021, sebanyak 3.648 orang bekerja di sektor informal.
Kendati tidak mudah, pemerintah tetap harus melakukan langkah terobosan agar komposisi PMI
tidak lagi didominasi oleh pembantu rumah tangga (PRT) yang pasif terhadap atasan dan rentan
mengalami penindasan.

95