Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 108

SIAP-SIAP, PERUSAHAAN TAK TERAPKAN SKALA UPAH BAKAL KENA SANKSI
              HINGGA PEMBEKUAN USAHA

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mendorong  para  pengusaha  untuk
              menerapkan  struktur  dan  skala  upah  (Susu)  di  perusahaannya  dengan  memperhatikan
              kemampuan  dan  produktivitas.  Jika  ada  perusahaan  yang  tidak  menerapkannya,  maka  akan
              dikenakan sanksi.

              Dia menjelaskan, tujuan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan supaya upah yang
              diberikan  berkeadilan dan  menguntungkan  kedua  pihak,  baik  pengusaha  dan  pekerja/buruh.
              Pada akhirnya, penerapan struktur dan skala upah bisa mendoron perekonomian Indonesia.

              "Jika penerapan struktur dan skala upah dapat dilakukan oleh seluruh pihak akan mendorong
              perekonomian yang pada ujungnya meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa Indonesia,"
              kata dia, di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

              Adapun jumlah perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah hingga saat ini masih
              minim. Menurutnya, baru sebanyak 23 persen perusahaan yang menerapkan struktur dan skala
              upah. Karena itu, dia akan terus mendorong penerapan struktur dan skala upah dapat terwujud.

              "Saya akan terus mengajak perusahaan-perusahaan lain agar menerapkan struktur dan skala
              upah. Ini tidak akan tercapai kalau hanya pemerintah yang ngotot, tapi dari pihak perusahaan
              juga harus ngotot. Makanya ini butuh komitmen bersama," tutur dia.

              Dia  menyatakan,  Kementerian  Ketenagakerjaan  pada  tahun  depan  akan  lebih  meningkatkan
              berbagai  bentuk  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  struktur  dan  skala  upah.  Menurutnya,  jika
              masih terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan struktur dan skala upahakan dikenakan
              sanksi.

              "Sanksinya mulai dari administratif berupa teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha,"
              ucapnya.




































                                                           107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113