Page 185 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 185

Judul               Buruh Tuntut Gubernur Cabut SK UMP
                Nama Media          fajarsumatera.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         http://fajarsumatera.co.id/buruh-tuntut-gubernur-cabut-sk-ump/
                Jurnalis            admin
                Tanggal             2021-12-09 16:04:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000

                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              neutral  -  Muhammad  Ilham  (Koordinator  Lapangan)  Penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  dan
              Kabupaten/Kota (UMP - UMK) tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kami meminta
              gubernur mencabut SK UMP maupun UMK se-Lampung



              Ringkasan
              Puluhan massa dari gabungan Aliansi Buruh Lampung melakukan aksi Demo di depan kantor
              Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung. Kamis (09/12). Koordinator lapangan Muhammad
              Ilham mengungkapkan, kekecewaan dirinya yang mewakili buruh se-lampung atas kenaikan UMP
              atau UMK yang hanya naik berapa persen di bandingkan tahun lalu "Penetapan Upah Minimum
              Provinsi dan Kabupaten/Kota (UMP - UMK) tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
              Kami meminta gubernur mencabut SK UMP maupun UMK se-Lampung," kata Ilham saat orasi.


              BURUH TUNTUT GUBERNUR CABUT SK UMP


              Bandar Lampung - Puluhan massa dari gabungan Aliansi Buruh Lampung melakukan aksi Demo
              di  depan  kantor  Pemerintahan  Provinsi  (Pemprov)  Lampung.  Kamis  (09/12).  Koordinator
              lapangan  Muhammad  Ilham  mengungkapkan,  kekecewaan  dirinya  yang  mewakili  buruh  se-
              lampung atas kenaikan UMP atau UMK yang hanya naik berapa persen di bandingkan tahun lalu
              "Penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  (UMP  -  UMK)  tidak  sesuai  dengan
              Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kami meminta gubernur mencabut SK UMP maupun UMK se-
              Lampung," kata Ilham saat orasi.

              Ia menjelaskan, bahwa pihaknya bakal terus memperjuangkan hak buruh yang sesuai atas upah
              tersebut, karena menurutnya kenaikan itu tidak sesuai dengan biaya hidup saat ini. "Kebijakan
              ini hanya untuk mereka yang punya kepentingan saja dan pemodal besar, bukan untuk buruh
              yang kita ketahui penghasilan pas - pasan," tandasnya.




                                                           184
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190