Page 186 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 186
Judul Setelah PHK Terbitlah Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Nama Media tempo.co
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1537609/setelah-phk-terbitlah-jaminan-
kehilangan-pekerjaan
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2021-12-09 16:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK), telah
ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. PP ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang
mulai berlaku pada 2 Februari 2021, yang didalamnya mengatur mengenai ketentuan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang dijelaskan mulai dari Pasal 36 hingga Pasal 59 PP No 35/2021.
SETELAH PHK TERBITLAH JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
INFO NASIONAL Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP
PKWT-PHK), telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
PP ini merupakan turunan dari yang mulai berlaku pada 2 Februari 2021, yang didalamnya
mengatur mengenai ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dijelaskan mulai dari
Pasal 36 hingga Pasal 59 PP No 35/2021.UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang
mengatur perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh.
Sebagai aturan turunannya, terdapat empat PP yang mengatur pelaksanaan program (JKP) serta
menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan
kerja (PHK), serta pengupahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah telah
menyelesaikan 52 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 48 PP dan 4 Peraturan Presiden
(Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga sesuai klasternya masing-
masing.
Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan,
dan klaster 4 tentang ketenagakerjaan memiliki turunan (aturan pelaksanaan) berupa empat
peraturan pemerintah.
185
