Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Pemerintah memastikan para pekerja atau buruh tetap terlindungi kepentingannya menyusul
telah dirampungkan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Menko Airlangga menegaskan, Kami mengharapkan aturan ini dapat membantu menanggulangi
dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan para pekerja. Selain itu, di dalam juga
diperjelas dan dipertegas ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang
diperlukan hanya untuk alih keahlian/keterampilan dan teknologi baru, serta pelaksanaan
investasi.

Empat peraturan pelaksanaan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan
yang telah diterbitkan oleh pemerintah tersebut terdiri dari PP No.34 Tahun 2021 tentang Tenaga
Kerja Asing; PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP No.36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan; dan PP No.37 Tahun 2021 tentang (PP JKP).

Menyebutkan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akan mendapatkan manfaat yakni
uang tunai, akses informasi kerja serta pelatihan kerja. Airlangga juga mengatakan, Bila terjadi
PHK maka menjamin manfaat berupa peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta ada akses
untuk pekerjaan baru.

Ini artinya, ada program baru sesuai undang-undang untuk melindungi pekerja yang menjadi
korban PHK. Yakni, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Uraian tentang JKP ini tertuang dalam
pasal 46A yang merevisi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN).

Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa program ini akan dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.Pada tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari
anggaran negara (pemerintah).

Selanjutnya, sumber iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi iuran program jaminan sosial
dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Dirjen PHI & Jamsos Kementerian
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan JKP lahir dari.

Hampir seluruh negara maju telah memiliki program serupa, namun program JKP yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker lebih komprehensif karena memiliki
tiga manfaat yang terdiri dari uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Tidak bisa kita hindari tidak ada PHK, tetapi kita berjuang untuk mengurangi jumlahnya.
Kalaupun terjadi PHK, inilah JKP hadir, ujar Putri saat webinar, Pelindungan Pekerja Tanpa
Khawatir Tidak Bekerja.

186