Page 193 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

LANGKAH DISKRESI NAIKKAN UMK DAN UMP KEPRI, MUSTAFA: KEPALA DAERAH
BERANI?
Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam tahun 2022 sebesar 0,85 persen atau sekitar
Rp 35 ribu memicu gelombang protes kalangan buruh. Sejumlah aliansi buruh menggelar unjuk
rasa berhari-hari menuntut UMK naik sebesar 3,27 persen.

Harga kebutuhan pokok yang terus melambung, berimbas dengan meningkatnya pengeluaran.
Alhasil, buruh menuntut kenaikan UMK.

"Semuanya sistem pasar, kalau daya beli masyarakat rendah, lalu pemerintah menjanjikan untuk
menurunkan harga sembako, seperti mengharap bintang turun," ujar Mustofa, Rabu
(8/12/2021).

Ia menyebutkan bahwa Dewan Pengupahan menyatakan UMK boleh saja tidak mengalami
kenaikan, namun sebagai gantinya harga sembako ditekan lebih rendah. Bagi Mustofa, menekan
harga kebutuhan pokok adalah utopis. Mengingat, pemerintah tak memiliki formulasi terkait hal
ini.

"Maka jalan satu-satunya adalah menaikkan upah," kata dia.

Menurutnya penetapan UMK saat ini kacau balau, karena kewenangan Pemerintah Daerah
diambil oleh Pemerintah Pusat. Hal yang bisa dilakukan oleh kepala daerah, lanjutnya,
seharusnya bisa menggunakan hak diskresi untuk menaikkan UMK.
"Artinya ada diskresi yang diambil, jangan cuma copy paste dari PP 36 tahun 2021 dan arahan
Menteri Tenaga Kerja," jelasnya.

Mustofa berpendapat, diskresi ini sering diartikan sebagai 'pembangkangan' daerah kepada
pusat. Ia mengatakan, salah satu risiko yang dihadapi kepala daerah adalah terkait dengan dana
transfer dari pusat untuk daerah.

"Sekarang dana transfer untuk Batam sekitar Rp 800 miliar, yang awalnya Rp 1,2 triliun, berani
tidak kepala daerah mengambil diskresi," katanya. (ret)

192