Page 195 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 195
Pasalnya, UMP dan UMK yang telah ditetapkan tahun lalu masih dirasa tidak seimbang dan malah
membuat perekonomian buruh terpuruk, apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Lampung Agus Nompitu
mengatakan, tuntutan pekerja dan buruh diterima dan akan ditata sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
"Tuntutannya silahkan sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja karena akan kita tata sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Bahwa pemberlakukan UMP ini untuk mereka yang bekerja di
bawah 1 tahun dan yang paling rendah tak boleh dibawah itu," katanya saat menerima audiensi
perwakilan Aliansi Buruh Lampung, Kamis (9/12).
Tetapi, untuk mereka yang bekerjanya di atas 1 tahun wajib secara undang-undang yang tertera
dalam peraturan pemerintah harus menggunakan struktur dan skala upah yang didasarkan
pendidikan.
Kemudian, pengalaman kerja, jenjang jabatan, serta kompetensi yang dimiliki oleh karyawan
atau buruh tersebut.
"Dan jika ada perusahaan yang belum menerapkan strukur skala upah tersebut, tolong
disampaikan data perusahaan tersebut untuk dilakukan langkah melalui pengawas tenaga kerja
dan tim mediator bidang hubungan industrial," jelas Agus.
"Sedangkan, terkait usulan terhadap Gubernur Lampung juga akan diterima dan akan
disampaikan ke gubernur karena beliau sebagai pengambil keputusan terhadap keputusan yang
telah ditetapkan mengenai UMP ataupun UMK," tegasnya.
194
