Page 281 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Menurut Gani, pasal-pasal multitafsir dimaknai berbeda oleh sejumlah pakar hukum. Sebagian
mengatakan masalah upah masuk ke dalam hal strategis dalam beleid cipta kerja yang
implementasinya harus ditangguhkan. Namun, sebagian lagi tidak berkata sama. "Jadi kami
kembalikan ke MK maksud dari amarnya ini seperti apa?" jelas Gani.

Menagih Janji Pada kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI)

Said Iqbal menambahkan keputusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil sudah
final dan mengikat. Tetapi, kata Said, amar putusan MK menimbulkan multitafsir di kalangan
pekerja.

"Kami ingin tanya bagaimana amar putusan nomor 4 yang menyatakan UU Cipta Kerja masih
berlaku, tetapi ada nomor ketujuh terutama yang menyatakan menangguhkan
tindakan/kebijakan yang strategis berdampak luas. Sebab, disebutkan dalam PPNo. 36/2021
tentang Pengupahan adalah produk turunan dari UU Ciptaker dan Pasal 4 ayat 2J dengan jelas
menyatakan bahwa pengupahan kebijakan strategis," ungkap Said.

"Jadi, apakah yang digunakan tafsir ini amar putusan nomor 4 atau amar putusan nomor 71
Hanya MK yang bisa menjawab," kata dia.

Said menyampaikan sekitar 10.000 buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MK dan
Balai Kota Jakarta pada Rabu. Aksi demo dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Said mengatakan para
buruh turun ke jalan untuk mempertanyakan putusan MK dalam uji formil UU Cipta Kerja dan
menuntut kenaikan UMP.

"Aksi buruh unjuk rasa nasional itu dilakukan di Jakarta tanggal 8 Desember 2021, dimulai jam
09.30 WIB, titik kumpul di Patung Kuda Indosat Jakarta," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers
yang disiarkan melalui Youtube Bicaralah Buruh, Rabu.

Said mengatakan terdapat tiga lokasi yang didatangi massa, yaitu Gedung MK, Istana Negara,
dan Balai Kota DKI Jakarta. Di Gedung MK, KSPI mempertanyakan empat hal terkait keputusan
M K soal uji formil UU Cipta Kerja. Pertanyaan ini disampaikan secara tertulis. (Bisnis
lndonesia/Liputan6.com)Q

280