Page 283 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 283
Judul Buruh Tagih Janji Anies Soal UMP, Wagub DKI: Masih Menunggu
Balasan dari Kemenaker
Nama Media indozone.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.indozone.id/news/jzspvXX/buruh-tagih-janji-anies-soal-
ump-wagub-dki-masih-menunggu-balasan-dari-kemenaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-09 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ratusan massa dari elemen buruh menggelar aksi demontrasi untuk menagih janji Gubernur DKI
Jakarta, Anies Baswedan yang akan berupaya mengubah besaran angka kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad
Riza Patria menyebutkan bahwa pihaknya tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat,
karena hal itu masih menjadi wewenang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
BURUH TAGIH JANJI ANIES SOAL UMP, WAGUB DKI: MASIH MENUNGGU BALASAN
DARI KEMENAKER
INDOZONE.ID - Ratusan massa dari elemen buruh menggelar aksi demontrasi untuk menagih
janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan berupaya mengubah besaran angka
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI
Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa pihaknya tetap menunggu keputusan dari
pemerintah pusat, karena hal itu masih menjadi wewenang Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).
"Jadi Pemprov sudah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian. Kami berharap
formula diperbaiki, direvisi. Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di
kami," ucapnya, Kamis (9/12/2021).
Anies diketahui telah bersurat kepada Menaker Ida Fauziyah terkait permintaan untuk mengubah
besaran UMP DKI, kendati demikian, menurut Riza permohonan tersebut belum dibalas.
"Kami menunggu, mudah-mudahan ada respon yang baik. Tentu pemerintah pusat juga punya
banyak pertimbangan yang harus kita dengarkan juga," terangnya Meski begitu, politisi Partai
Gerindra ini menghormati dan memahami keinginan yang disampaikan para buruh. Namun, ia
menyatakan, Pemprov DKI akan mematuhi keputusan pemerintah pusat nantinya.
282
