Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan tengah membahas tuntutan sejumlah
organisasi buruh agar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta direvisi. Tuntutan tersebut
disampaikan para demonstran di beberapa lokasi di Jakarta, Rabu (8/12/2021). Hal tersebut
disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Winarso, seusai
melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pada
Rabu, ujarnya, berlangsung komunikasi langsung antara Kepala Dinas Ketenagakerjaan
(Kadisnaker), asisten biro ekonomi, dan Gubernur DKI Jakarta untuk menentukan kapan
dikeluarkan surat revisi UMP DKI Jakarta.

BURUH: ANIES SIAPKAN REVISI UMP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan tengah membahas tuntutan sejumlah
organisasi buruh agar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta direvisi. Tuntutan tersebut
disampaikan para demonstran di beberapa lokasi di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPM1), Winarso,
seusai melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pada Rabu, ujarnya, berlangsung komunikasi langsung antara Kepala Dinas Ketenagakerjaan
(Kadisnaker), asisten biro ekonomi, dan Gubernur DKI Jakarta untuk menentukan kapan
dikeluarkan surat revisi UMP DKI Jakarta.

"Saya minta perwakilan dari masing-masing federasi atau konfederasi untuk ikut menemani saya
sampai pertemuan mereka menemukan hasil," ujarnya di depan Balai Kota Jakarta, Rabu
(8/12/2021).

Demonstrasi buruh pada Rabu merupakan upaya buruh untuk menagih penegasan atas sikap
Anies saat menemui pengunjuk rasa beberapa waktu lalu. Saat itu, demonstran buruh menuntut
revisi kenaikan UMP di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam pernyataannya, Anies senada dengan para pekerja bahwa kenaikan UMP di DKI Jakarta
terlalu kecil. Dia juga berjanji akan melakukan tindak lanjut dengan mengirimi surat kepada
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait dengan UMP DKI Jakarta.

"Kami melihat formula dalam (Peraturan Pemerintah] PP No. 36/2021, maka buruh di Jakarta
hanya mengalami kenaikan 0,85 % atau senilai Rp38.000. Kami menilai angka ini amat kecil
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ujar Anies.

Dia menambahkan surat yang dikirimkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) pada
pekan lalu tersebut sedang dalam proses pembahasan. Dia berharap para buruh dan pengusaha
merasakan keadHan perihal upah tersebut.

Dalam aksi buruh, Rabu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Abdul
Gani mengatakan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan sangat berdampak terhadap masyarakat.
Karena itu, dalam aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), mereka menuntut lembaga itu
menjelaskan kepada publik bagaimana sesungguhnya aturan turunan dari UU Cipta Kerja
tersebut diimplementasikan.

"MK sudah berjanji ke kami untuk segera menyampaikan menyelesaikan multitafsir ini ke
masyarakat," ujar Gani di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

279