Page 275 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

pengawalan saja kepada kelompok buruh yang ingin menyampaikan pendapat inj, kita kawal
agar mereka tetap kondusif sampai ke lokasi tujuan mereka nanti, yaitu ke Istana Presiden,' ujar
ujar Kapolres Metro 'Tangerang Kota, Kombes Pol Deonijiu De Fatima.

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim menjelaskan, jumlah personel
itu itu tersebar pada beberapa titik perbatasan di wilayah hukum Polrestro Tangerang. Pasalnya,
selain ke Istana Presiden para buruh juga bergerak ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang.

"Dalam mengawal aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh hari ini, kami menyebar 251
personel pada beberapa titikdi perbatasan wilayah kuasa hukum Polres Metro Tangerang Kota,
seperti Batuceper, Jatiuwung, Benda dan wilayah lainnya," katanya.

"Mereka buruh ini kan akan menyampaikan pendapat mereka ke dua lokasi, yaitu Jakarta dan
Serang, makanya kita sebar di beberapa titik perbatasan,' imbubnya.

Selanjutnya ia pun menerangkan, pihaknya tidak melakukan rekayasa lalu lintas akibat dari
iringan konvoi tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan tetap 'melakukan pengarahan lalu
lintas pada titik persimpangan yang dilalui oleh konvoi buruh.

Hal tersebut dilakukan, guna aksi iring-iringan buruh tersebut tidak menimbulkan kemacetan alu
lintas, sehingga tidak meng'ganggu pengendara lainnya. "Kita tidakmelakukan rekaya Lalu lintas,
tetapi hanya menjaga pada titik tertentu saja, karena mereka ini kan konvoi, jadi agar arus lalu
lintas tidak terhambat pada, makanya kita sediakan petugas yang berjaga," terangnya.

Terpisab, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta),
Asep Abdullah Busto melalui siaran persnya, memberikan apresiasi terhadap gerakan buruh.
Menurut dia, IKA Untirta bersimpati pada perjuangan buruh, yang telah melakukan ikhtiar
optimal melalui aksi unjuk rasa, pengerahan massa, maupun aksi mogok daerah, dalam rangka
upaya menaikan kesejahteraan. "Para pekerja di Banten tentu harus diberi atensi, apresiasi serta
dukungan dari berbagai pihak termasuk solusi efektif dan akomodatif" utumnya.
Sehingga, kata Asep, dalam rangka memberikan dukungan terhadap teman-teman serikat
buruh/pekerja dalam upaya merevisi Sk Gubenur Banten, tentang Penetapan UMK Banten 2022,
IKA Untirta sendiri menyarankan agar buruh menempuh langkah-langkah konstitusional.

Pertama Serikat Buruh/Pekerja malakukan langkah hukum dalam bentuk pengajuan Gugatan
Hukum terhadap SK Gubernur Banten tentang Penetapan UMK Tahun 2022 ke PTUN Serang.
Kedua Mengajukan Judicial Review PP 36/2021 ke Mabkamah Agung. Dan ketiga mengajukan
Executive Review kepada Pemerintah Pusat agar melakukan peninjauan kembali dan revisi
formulasi perhitungan upah dalam PP 36/2021 yang dapat mengakomodasi ekspektasi dari para
Buruh/pekerja.

Meski mengapresiasi buruh, Asep juga menilai keputusan WH menetapkan kenaikan Upah
Minimum Provinsi Banten (UMP) tahun 2022 sebesar 1,63 persen, dan penetapan UMK sudah
proporsional. Menurutnya, hal itu mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan Asep, aturan dalam bidang pengupahan yang diterapkan WH sudah sesuai dengan
formulasirumus perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan, sebagai Peraturan pelaksana dari UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November 2021 dinyatakan masih
berlaku.

"Perhitungan UMK berdasarkan formulasi perhitungan dalam PP 36 Tahun 2021 dihitung
berdasarkan data dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Banten meliputi data survei terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Batas atas dan bawah

274