Page 271 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 271
Mantan Wali Kota Tangerang 2 periode dan anggota DPR itu mengklaim kalau UMK yang
ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 561/Kep.282-Huk/2021, berdasarkan
pembahasan antara perwakilan buruh di dewan pengupahan, dengan pihak perusahaan yang
tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kemudian mengikuti PP nomor 36
tahun 2021, yang memuat formulasi gaji UMK dan UMP.
"Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi
dan lain-lain," dia menerangkan.
Menurut buruh, Wahidin Halim berpihak kepada pengusaha dan tidak mendengar suara buruh.
Menurut buruh, WH selaku kepala daerah memiliki diskresi, sehingga dalam penetapan upah
bisa keluar dari PP.
Terlebih PP 36 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.
Sehingga buruh akan menggugat Wahidin Halim.
"PP 36 adalah peraturan turunan dari UU ciptaker, yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK,
maka kita akan mengajukan gugatan terhadap gubernur terkait SK tersebut," kata Ketua DPD
SPN Banten, Intan Indria Dewi, Rabu (8/12/2021).
Ucapan Wahidin Halim selaku Gubernur Banten yang menyatakan pengusaha lebih baik mencari
pekerja baru, jika buruh tetap menolak UMK, tidak mencerminkan sosok pemimpin yang
seharusnya mengayomi rakyatnya.
"Seharusnya pemerintah yang benar, ketika ada seperti ini maka duduk bersama dan
membicarakan terkait baiknya seperti apa, bukan membuat statment kontroversi yang juga
melukai kami, buruh yang notabene juga rakyat Banten," dia menegaskan.
270
