Page 273 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

neutral - Kompol Abdul Rachim (Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota) Mereka buruh ini kan
akan menyampaikan pendapat mereka ke dua lokasi, yaitu Jakarta dan Serang, makanya kita
sebar di beberapa titik perbatasan

neutral - Kompol Abdul Rachim (Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota) Kita tidakmelakukan
rekaya Lalu lintas, tetapi hanya menjaga pada titik tertentu saja, karena mereka ini kan konvoi,
jadi agar arus lalu lintas tidak terhambat pada, makanya kita sediakan petugas yang berjaga

neutral - Asep Abdullah Busto (Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa (IKA Untirta)) Para pekerja di Banten tentu harus diberi atensi, apresiasi serta
dukungan dari berbagai pihak termasuk solusi efektif dan akomodatif

neutral - Asep Abdullah Busto (Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa (IKA Untirta)) Perhitungan UMK berdasarkan formulasi perhitungan dalam PP 36 Tahun
2021 dihitung berdasarkan data dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Banten meliputi data survei terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Batas atas dan
bawah Angka Ratarata konsumsi perkapita dan ratarata jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)
serta variabel lainnya secara komprehensif yang selanjutnya dimasukan dalam rumus
perhitungan upah menjadi nilai UMP dan UMK, sehingga nilai UMP dan UMK yang ditetapkan
memiliki landasan argumentasi yang kuat, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik
secara faktual, ilmiah maupun yuridis

Ringkasan

Penolakan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan Gubernur Banten,
Wahidin Halim, terus bergulir. Di Kabupaten Serang, ribuan buruh menuntut Wahidin mundur
dari kursi gubernur, sementara di Tangerang, buruh konvoi menyuarakan penolakan hingga ke
Istana Negara di Jakarta. Sejumlah buruh yang tergabung dalam serikat Federasi Kebangkitan
Buruh Indonesia menggelar aksi tolak kebijakan Pemerintah daerah yang tidak menaikkan upah
minimum Kabupaten/

GUBERNUR DIDESAK MUNDUR

SERANG, BANPOS -- Penolakan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan
Gubernur Banten, Wahidin Halim, terus bergulir. Di Kabupaten Serang, ribuan buruh menuntut
Wahidin mundur dari kursi gubernur, sementara di Tangerang, buruh konvoi menyuarakan
penolakan hingga ke Istana Negara di Jakarta.

Sejumlah buruh yang tergabung dalam serikat Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia menggelar
aksi tolak kebijakan Pemerintah daerah yang tidak menaikkan upah minimum Kabupaten/

Kota (UMK), Rabu (8/12). Selain itu, aksi yang diikuti oleh puluhan buruh di depan PT Parkland
World Indonesia (PW1) 1 ini menuntut agar Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) diganti,
lantaran telah menyakiti puluhan ribu buruh melalui statementnya yang dinilai tidak pantas
terucap dari seorang kepal daerah.

Kerua Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (FKUI) Kabupaten Serang, Fajar Janata,
menegaskan bahwa kalimat yang disampaikan oleh WH tidak sepatutnya dilontarkan. la
menyebut, daripada mengganti puluhan ribu buruh, lebih baik mengganti satu orang Gubernur,
"Salah satu tuntutan aksi ini ya gantiGubernur, karena telah mencederai kami para buruh yang

272