Page 309 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 309
Judul DPR Dorong Sumbar Patuhi Regulasi
Nama Media Haluan Padang
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6
Jurnalis h
Tanggal 2021-12-09 10:26:00
Ukuran 172x201mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.070.000
News Value Rp 105.350.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus
atas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di Sumatra Barat. Edy mengingatkan, proses
ishursus penetapan UMP harus patuh dan mengikuti regulasi dengan formula penghitungan
kenaikan UMP yang telah ditetapkan oleh PP 36 Tahun 2022. Hal tersebut tentumemengaruhi
terhadap dialektika penetapannya oleh kunei-kunci stakeholder di daerah.
DPR DORONG SUMBAR PATUHI REGULASI
DPR Dorong Sumbar Patuhi Regulasi JAKARTA, HALUAN --- Anggota Komisi IX DPR RI Edy
Wuryanto mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus atas penetapan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 di Sumatra Barat.
Edy mengingatkan, proses ishursus penetapan UMP harus patuh dan mengikuti regulasi dengan
formula penghitungan kenaikan UMP yang telah ditetapkan oleh PP 36 Tahun 2022. Hal tersebut
tentumemengaruhi terhadap dialektika penetapannya oleh kunei-kunci stakeholder di daerah.
"Dinamika pertumbuhan ekonomi masih di tengah kondisi pandemi Covid-19 tentu tidak semua
sektorsektor usaha mengalami enurunan, Namun ada beerapa leading sector usaha mengalami
kenaikan seperti ergudangan, informasi, komunikasi, jasa keuangan dan jasa kesehatan," ujar
Edy saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium
Pemerintah Provinsi Sumbar, Selasa (7/12).
Politisi dari Fraksi PDIPerjuangan ini menjelaskan, paska penetapan UMP, maka perlu
peninjauan, pengawasan dan evaluasi. Di satu sisi merintah telah menetapkan formula regulasi
dengan rasa keadilan sebagai bentuk etlindungan tethadap pekerja agar tidak dibayar terlalu
rendah.
Di sisi lain, tarik menarik tafsir pertumbuhan ekonomi di tengah badai pandemi Covid-19 menjadi
polemik antara pengusaha dan para serikat pekerja, "Aas dasar itulah, Tim Kunker Komisi IX
DPR RI memandang penting hal ini dan mengawasi secara serius, mendalam, dan berkelanjutan
308
