Page 313 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

UMP DKI Jakarta," kata perwakilan KSPI Jakarta, Sony Hinasa, di Balai Kota Jakarta, Senin
(29/11).
"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau
diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk
buruh di Jakarta," ujar Anies.

Perwakilan buruh yang berdemo di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021)
diperbolehkan masuk ke kantor Gubernur Anies untuk melakukan audiensi.

Pada saat audiensi, sejumlah perwakilan buruh bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Andri Yansyah; Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Taufan Bakri, dan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
(TGUPP).

"Tadi kami bersama teman-teman Serikat Pekerja, konfederasi, aliansi di DKI Jakarta. Jadi ya
kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak kadis naker dan
dari kesbang. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," ucap Ketua DPD Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani Wea di Balai Kota, Jakarta
Pusat, Rabu (8/12/21).

Selain itu, dirinya juga kecewa lantaran belum juga rampungnya janji Anies merevisi nilai UMP
2022.

Bahkan, mereka tak diberikan kepastian kapan janji itu akan dipenuhi.

"Kami kecewa karena apa karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan
revisi dari surat mengenai kenaikan UMP," katanya Dirinya juga menyebut, sebelumnya Anies
menjanjikan revisi UMP secepatnya pada 29 November lalu, saat buruh juga melakukan unjuk
rasa.

"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk
menyenangkan saja. jadi harusnya kan waktu kami datang sore ini kan ada jawaban,"
ungkapnya.

Ia juga mengatakan seharusnya Anies bisa melakukan revisi UMP tanpa harus meminta
persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebab, jika Anies memutuskan tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun
2015 tentang pengupahan, maka aturan yang dipakai adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan.

"Tinggal diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan
tidak perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu buruh, tinggal
di putuskan saja," tutupnya.(m27).

312