Page 315 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Ringkasan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Dede Rohana Putra singgung perkataan Gubernur Banten, Wahidin Halim saat menyikapi
ancaman mogok kerja yang diserukan para buruh Banten. "Kami Fraksi PAN DPRD Banten
menyayangkan pernyataan Gubernur, harusnya Gubernur bisa membuat pernyataan yang
menenangkan buruh, jangan membuat pernyataan asal nyeplos yang akhirnya menyakiti buruh,"
kata Dede Rohana kepada Fakta Banten, Rabu, (8/12/2021).

RESPON PERNYATAAN GUBERNUR TERKAIT BURUH BANTEN, INI KATA DEDE
ROHANA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Dede Rohana Putra singgung perkataan Gubernur Banten, Wahidin Halim saat menyikapi
ancaman mogok kerja yang diserukan para buruh Banten.

"Kami Fraksi PAN DPRD Banten menyayangkan pernyataan Gubernur, harusnya Gubernur bisa
membuat pernyataan yang menenangkan buruh, jangan membuat pernyataan asal nyeplos yang
akhirnya menyakiti buruh," kata Dede Rohana kepada Fakta Banten, Rabu, (8/12/2021).

"Kita tahu tidak mungkin keinginan buruh direalisasikan mengingat aturan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat terkait penetapan besaran UMK dan memang pertumbuhan ekonomi
belum pulih maksimal akibat pandemi," imbuhnya.

Untuk itu Ia meminta kepada buruh untuk bersabar dan bersyukur, mengingat ekonomi Banten
belum pulih akibat pandemi, ketika ekonomi sudah kembali pulih dan pertumbuhan ekonomi
sudah tinggi di tahun-tahun berikutnya Upah Minimum Kota (UMK) bisa naik tinggi.
"Untuk beberapa kabupaten dan kota (Tangerang Raya, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon)
yang UMK-nya sudah tinggi harus banyak bersyukur karena masih banyak UMK yang lebih
rendah dari kita," katanya.

Politisi muda ini mengaku bersama Fraksi PAN akan mendorong peraturan penetapan UMK yang
lebih berkeadilan untuk buruh maupun untuk pengusaha.

"Buruh sama pengusaha harus sinergi apalagi di tengah pandemi seperti ini, dimana semua
lapisan masyarakat terkena dampaknya, kalau kita saling melemparkan pernyataan yang saling
meyakitkan saya kira tidak bijak," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Wahidin mengaku pernah mengatakan kepada pengusaha, untuk mencari
tenaga kerja baru, bila masih terjadi penolakan terhadap keputusan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) Banten tahun 2022.

"Biar aja dia mogok. Biar mengekspresikan ketidakpuasan. Tapi paling tidak kepada pengusaha
saya bilang kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur," kata Wahidin di Kota
Serang, Senin, (6/12/2021).

"Yang nganggur masih banyak, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 sampai Rp4 juta masih
banyak," imbuhnya.
Mantan Walikota Tangerang ini menyebut, jika keputusan UMK Banten 2022 telah sesuai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

314