Page 335 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 335

Judul               Gubernur Hormati Aksi Demo Buruh
                Nama Media          Tribun Batam
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg12
                Jurnalis            dra
                Tanggal             2021-12-09 09:49:00
                Ukuran              102x193mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 35.700.000

                News Value          Rp 178.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melalui kepala biro Humas. Protokol dan Penghubung
              (Humprohub)  Hasan.  S.  Sos  menegaskan  bahwasanya  Gubernur  Kepri  dalam  memutuskan
              besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi
              Kepri tahun 2022 telah ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Pengupahan.



              GUBERNUR HORMATI AKSI DEMO BURUH

              TANJUNGPINANG.  TRIBUN  -Gubernur  Kepulauan  Riau  H.  Ansar  Ahmad  melalui  kepala  biro
              Humas.  Protokol  dan  Penghubung  (Humprohub)  Hasan.  S.  Sos  menegaskan  bahwasanya
              Gubernur Kepri dalam memutuskan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimun
              Kabupaten/Kota  (UMK) di  Provinsi Kepri  tahun 2022  telah  ditetapkan bersama-sama  dengan
              Dewan Pengupahan.

              Adapun penetapan upah telah dilakukan dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan regulasi
              yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui amanat peraturan pemerintah (PP) Nomor 36
              Tahun 2021 dengan mengupayakan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi
              kemanusian seria yang terpenting menjaga Iklim investasi ditengah pandemi K covid-19 yang
              belum usai,

              "Dalam  menjalankan  amanat  Pemerintah,  maka  Gubernur.  Bupati  dan  Wall  Kota  dalam
              melaksanakan  kebijakan  pengupahan  wajib  berpedoman  pada  kebijakan  Pemerintah  Pusat."
              kata Hasan. Selasa (7/12).

              Gubernur  sebagal  wakil  pemerintah  pusat  dl  daerah,  lanjut  Hasan.  sudah  secara  arif  dan
              bijaksana dalam mengevaluasi. Hal lain dengan pertimbangan upah minimum yang ketetapannya
              berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan  ketenaga-kerjaan  serta  inflasi.  Hasan  melanjutkan  bahwa
              hampir 20 bulan lebih Kepri berjibaku melawan pandemi covid -19 yang membuat perekonomian
              porakporanda. Hal Ini

              dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  dl  Kepri  yang  terkontaksi  di  kuartal  1  tahun  2021
              sebesar 1.19 persen, dan pada triwulan II naik 6.90 persen, serta di triwulan III kembali ke

                                                           334
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340