Page 330 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 330
Ringkasan
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melalui kepala biro Humas, Protokol dan Penghubung
(Humprohub) Hasan, S. Sos menegaskan, bahwasanya gubernur Kepri dalam memutuskan
besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di Propinsi
Kepri tahun 2022 telah ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Pengupahan.
GUBERNUR KEPRI ANSAR AHMAD MENGHORMATI AKSI DEMO BURUH DI BATAM
BATAMCLICK.COM, Tanjungpinang- Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melalui kepala
biro Humas, Protokol dan Penghubung (Humprohub) Hasan, S. Sos menegaskan, bahwasanya
gubernur Kepri dalam memutuskan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimun
Kabupaten/Kota (UMK) di Propinsi Kepri tahun 2022 telah ditetapkan bersama-sama dengan
Dewan Pengupahan.
Adapun penetapan upah telah dilakukan dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan regulasi
yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui amanat peraturan pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 dengan mengupayakan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan serta yang terpenting menjaga Iklim Investasi ditengah pandemi Covid-19 yang
belum usai.
"Dalam menjalankan amanat Pemerintah, maka Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam
melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat,"
kata Hasan, Selasa (7/12/2021).
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, lanjut Hasan, sudah secara arif dan
bijaksana dalam mengevaluasi. Hal lain dengan pertimbangan upah minimum yang ketetapannya
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta Inflasi.
Hasan melanjutkan lagi bahwa hampir 20 bulan lebih Kepri berjibaku melawan pandemi Covid-
19 yang membuat perekonomian porak-poranda. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi
di Kepri yang terkontaksi di kuartal 1 tahun 2021 sebesar 1,19 persen, Dan pada triwulan II naik
6,90 persen, serta di triwulan III kembali ke angka 2,97 persen (Y on Y) tahun 2021 dengan
kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum stabil dan tingkat Inflasi di Kepri pada kuartal III
tahun 2021 sebesar 0,31 (y on y).
"Dan telah ditetapkan UMP tahun 2022 naik rata-rata sebesar 1,49 persen. Adapun kenaikan
tersebut mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Simulasi ini merupakan
data dari BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,49 persen, dan ini juga menjadi rata-rata
nasional," terang Hasan.
Disisi lain, Gubernur juga digesa harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021.
Namun karena 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapan harus dilakukan
paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021. Sementara itu penetapan UMK harus
dilakukan paling lambat 30 November 2021 setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah ditegaskan
kembali oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
561/6393/SJ hal Penetapan Upah Minimum 2022 kepada seluruh gubernur.
"Semangat dari formula upah minimum juga berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum. Sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan
antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-
masing wilayah," ujar Hasan menjelaskan.
329
