Page 326 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 326
“Pertama meminta seluruh Gubernur di Indonesia merevisi SK upah minimum baik UMP maupun
UMK karena bertentangan dengan keputusan MK amar putusan nomor 7,” kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam jumpa pers di Patung Kuda,
Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021).
Buruh juga meminta pemerintah pusat mencabut PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
pasca putusan MK.
“Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tersebut, jelas dikatakan menyatakan,
menangguhkan tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak boleh
menerbitkan peraturan yang baru. Kami meminta pemerintah pusat tunduk kepada keputusan
MK cabut PP Nomor 36,” tegas dia.
Selain meminta revisi UMP, buruh juga meminta pemerintah segera merepons putusan MK
tentang UU Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional.
“Pemerintah pusat, daerah, harus tunduk pada keputusan MK. Dengan demikian kami meminta
semua peraturan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja dan isi pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja
tidak boleh diterapkan,” tambahnya.
“Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya di seluruh Indonesia jika
pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik,” tambahnya.
Ribuan buruh dari sejumlah organisasi buruh menggelar aksi disejumlah titik di Ibu kota. Mulai
dari Istana hingga di Balai kota DKI Jakarta.(pia)
325
