Page 331 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Gubernur Kepri H. Ansar Ahnad, menurut Hasan telah menilai besaran kenaikan UMP di kisaran
1, 49 persen sudah cukup memadai. Sebab, saat ini yang terpenting adalah ekonomi bangkit
kembali dan bisa menyerap banyak angkatan kerja.

Dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut, Hasan masih melanjutkan pesan Gubernur, bahwa
dunia usaha jangan dibebani dulu dengan kenaikan UMP.

"Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca terpuruk akibat Pandemi
Covid-19. Dengan pulihnya ekonomi, maka diharapkan pengangguran bisa kembali dikurangi,"
terangnya.

"Per Agustus 2021, fokus kita adalah pemulihan dan membuka lapangan kerja sebanyak
mungkin.Kita harus tetap bekerja dan optimis ke depan akan membaik, Terlebih pengusaha saat
ini sedang memutar otak bagaimana agar tetap mampu bertahan sampai ekonomi kita dapat
normal kembali," tegas Hasan lagi.

Untuk para pekerja, Hasan meminta agar memahami akan tekanan berat yang dihadapi dunia
usaha saat ini. Ekonomi Indonesia baru mulai pulih ketika pemerintah menurunkan PPKM ke
level 2 yang memungkinkan memperluas kelonggaran di berbagai sektor usaha yang sudah
hampir 1,5 tahun tutup dapat buka kembali.

Menyangkut aksi demo buruh yang sedang berlangsung di Batam saat ini, Hasan mengatakan
jika Gubernur sangat menghormati aksi tersebut karena bentuk ketidakpuasan atas tuntutan
yang belum terakomodir. Hanya saja, harap Hasan agar aksi demo tidak sampai memicu tindakan
yang diluar kontrol. Apalagi sampai ditunggangi kepentingan politik.

Tercatat ada tiga tuntutan yang disampaikan para buruh dalam aksi unjuk rasanya. Yakni
meminta Gubernur mencabut keputusannya terkat penetapan UMK, kemudian meminta
mencabut kasasi, dan terakhir meminta agar gubernur mundur dari jabatannya.

"Berunjuk rasalah dengan tertib dan sesuai aturan. Jangan sampai keluar dari niat awal. Mari
kita jaga kondusifitas daerah kita. Kita masyarakat Melayu terkenal selalu mengedepankan
kesantunan dalam bertutur dan berbuat," ujar Hasan.

Menurut Hasan masalah Gubernur harus mundur dari jabatannya dinilai sama sekali tidak ada
korelasinya dengan masalah ini. Kecuali memang ada yang menunggangi polemik ini dengan
kepentingan politik pribadi.

"Masalah Gubernur harus mundur saya rasa tidak perlu kita bahas karena tidak ada korelasinya
dengan persoalan ini. Dan menyangkut pencabutan kasasi, kita sepakat agar hal tersebut tetap
berlanjut sesuai proses hukum yang berlaku," tutup Hasan.

330