Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 35
Menurutnya, Surat Keputusan Gubernur Anies Baswedan tentang nilai UMP 2022 DKI harus
mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tersebut. Selama tak ada
perubahan, revisi UMP belum bisa dilakukan.
"Kami harus patuh dan taat pada regulasi yang ada, di antaranya PP Nomor 36 Tahun 2021 yang
kami patuhi. Selama PP-nya belum diubah, kami tidak boleh melanggar, kita kan harus patuh
dan taat terhadap aturan," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Melansir SuaraJakarta.id-jaringan Ayojakarta.com, Jumat (10/12), Anies juga telah mengirimkan
surat nomor 533/-085.15 kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meninjau kembali
formula penentuan nilai UMP.
Namun, lanjut Wagub, pihaknya sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Menaker.
"Pemprov sudah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian. Kami berharap
formula diperbaiki, direvisi. Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di
kami," tambah Riza.
Ia menyatakan pihaknya tak bisa berbuat banyak sebelum ada keputusan dari Menaker. Dia pun
berharap pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap formulasi dan membuka
kemungkinan DKI menaikan nilai UMP 2022.
"Kami menunggu, mudah-mudahan ada respons yang baik. Tentu, pemerintah pusat juga punya
banyak pertimbangan yang harus kita dengarkan juga," pungkasnya.
34
