Page 360 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 360

UMK SAROLANGUN NAIK 0,5 PERSEN

              Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Sarolangun tahun 2022 naik tipis 0,5 persen, atau setara
              Rp 14.078. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sarolangun, Sakwan
              mengatakan  dari  hasil  keputusan  gubernur  dan  kesimpulan  rapat  bersama  ditetapkan  UMK
              Sarolangun untuk tahun 2022 sebesar Rp 2.666.567 Tau naik dari tahun lalu Rp 2.652.518.

              Menurut Sakwan, pihaknya telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36
              tahun 2021 tentang pengupahan. "Di situ ada sistem dan angka dan kita harus menyesuaikan
              dengan yang sudah ada di PP 36 itu," katanya, Kamis (9/12).

              Nantinya, Disnakertrans akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang
              memiliki karyawan terhitung tanggal 1 Januari tahun 2022.

              "Karena dalam PP 36 dinyatakan untuk karyawan yang satu tahun bekerja, gajinya harus UMK,
              kalau di atas satu tahun berarti ada tambahan-tambahan lain untuk karyawan," jelasnya.

              Tambahan upah seperti tunjangan keluarga dan lain sebagainya itu harus dipenuhi perusahaan.
              Sedangkan untuk pelanggaran diakui masih belum ditemukan dan akan melakukan pemantauan.

              "Pertama kita akan lakukan teguran dan kami mengejar perusahaan. Pihak perusahaan harus
              ada peraturan perusahaan," ujarnya.

              Dijelaskannya,  sepanjang  perusahaan  tersebut  telah  memiliki  peraturan,  mereka  tetap  harus
              mengikuti UMK agar karyawan tidak merasa dirugikan.

              "Kalau  belum  ada,  kita  akan  suruh  mereka  membuat  peraturan  perusahaan.  Jadi  peraturan
              perusahaan itu adalah salah satu kunci untuk menetapkan upah," ungkapnya.

              Selain itu, Disnakertrans Sarolangun mencatat di tahun 2021 terdapat 8000 pencari kerja baru
              berdasarkan kepengurusan kartu kuning.

              Namun dikatakan Sakwan, kelemahannya dalam pengukuran pencari kerja enggan melapor jika
              telah  mendapatkan  pekerjaan.  "Makanya  kami  memantau,  melalui  HP  dengan  yang
              bersangkutan," katanya.
































                                                           359
   355   356   357   358   359   360   361   362   363