Page 357 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

BUPATI SETUJUI KENAIKAN UMK 5 % DARI TUNTUTAN BURUH

Meski tak sepenuhnya, Pemkab Bulungan mengabulkan sebagian tuntutan Dewan Pengurus
Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI), terkait kenaikan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Bulungan 2022. Dari UMK 2021 sebesar Rp3.109.314, hanya naik 5 persen,
dari tuntutan yang diharapkan bisa meningkat 10 persen.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, UMK 2022 sudah ditetapkan oleh gubernur. Namun
dengan berbagai pertimbangan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan SBSI Bulungan,
serta daya beli masyarakat yang menurun, akhirnya Pemkab memutuskan untuk melakukan
revisi.

"Penurunan daya beli masyarakat ini disebabkan pendapatan yang menurun. Kemudian,
pemerintah juga mempertimbangan kondisi dunia usaha di Bulungan," kata bupati. Menurutnya,
banyak hal yang menjadi pertimbangan atas penentuan UMK. Bukan hanya dari sisi buruh, tetapi
juga dari sisi pemberi kerja.
Dari berbagai pertimbangan tersebut, bupati mengambil kebijakan untuk menaikkan UMK
sebesar 5 persen dari UMK 2021 sebesar 3.109.314. "Ada kenaikan sekitar Rp 155 ribu,"
tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan Agus
Nurdiansyah mengatakan, sebelumnyabsudah ada keputusan teknis mengenai UMK. Namun, ada
kebijakan bupati untuk merevisi UMK dan sekarang masih berproses. Sebab, belum disetujui
oleh gubernur.

"Baru diproses, kemarin dan sampai saat ini prosesnya masih berjalan. Jadi, saya belum bisa
sampaikan lebih jauh, karena ini masalah kebijakan," kata Agus.

Dia mengungkapkan, kebijakan bupati tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan.
Salah satunya, menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui SBSI yang menuntut kenaikan
sebesar 10 persen dan tingkat inflasi yang rendah.

"Tingkat inflasi yang rendah ini ada dua kemungkinan. Pertama distribusi dan produksi yang
lancar sehingga stok tersedia dan inflasi tidak naik," katanya.

Kemudian, kedua, daya beli masyarakat rendah, karena pendemi Covid-19. Hal itu juga menjadi
pertimbangan Bupati menaikkan UMK sebesar 5 persen untuk mendorong daya beli masyarakat.
Agus menambahkan, hasil audiensi antar pemerintah dengan SBSI disampaikan, penetapan UMK
2016 di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). "Kebutuhan hidup layak di Bulungan ini ditetapkan
2016, sampai sekarang ini belum ada lagi," tutupnya. (an)

caption:

TUNTUTAN - Bupati Bulungan Syarwani, menemui para buruh yang melakukan aksi menuntut
kenaikan UMK beberapa waktu lalu.

356