Page 354 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 354
Judul Pemprov DKI Belum Dapat Jawaban Menaker Soal UMP 2022
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/megapolitan/452528/pemprov-dki-belum-
dapat-jawaban-menaker-soal-ump-2022
Jurnalis Hilda Julaika |
Tanggal 2021-12-09 09:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih
menunggu jawaban atas surat yang dikirimkan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada Menteri
Ketenagakerjaan RI. Hal ini terkait perubahan formula Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta
yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Jakarta.
PEMPROV DKI BELUM DAPAT JAWABAN MENAKER SOAL UMP 2022
WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih
menunggu jawaban atas surat yang dikirimkan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada Menteri
Ketenagakerjaan RI. Hal ini terkait perubahan formula Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta
yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Jakarta.
"Kami menunggu, mudah-mudahan ada respon yang baik. Tentu pemerintah pusat juga punya
banyak pertimbangan yang harus kita dengarkan juga," kata Ariza, sapaan akrabnya di Balai
Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12) malam.
Dari penjelasannya, Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan. Pihaknya berharap formula UMP bisa diperbaiki atau direvisi.
"Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di kami," jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya mengerti, memahami apa yg menjadi keinginan buruh, juga para
pengusaha, pemerintah dan juga kepentingan masyarakat Jakarta. Namun, terkait UMP 2022 ini
ada regulasi dan ketentuan masing-masing.
Termasuk di Pemprov DKI, ada batasan dan regulasi yang harus patuh dan taat pada Peraturan
Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Selama PP-nya belum diubah kami tidak boleh melanggar, kita kan harus patuh dan taat
terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kita harus menunggu perbaiki dari regulasi
itu," tegasnya.
353
