Page 350 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 350

Judul               Wagub DKI soal Revisi Formula UMP: Mudah-mudahan Ada Respons
                                    Baik!
                Nama Media          poskota.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://poskota.co.id/2021/12/09/wagub-dki-soal-revisi-formula-ump-
                                    mudah-mudahan-ada-respons-baik
                Jurnalis            Deni Zainudin
                Tanggal             2021-12-09 09:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov)
              DKI Jakarta masih menunggu hasil revisi pemerintah pusat terkait surat perubahan formula Upah
              Minimum  Provinsi  (UMP).  Menurut  Ariza,  formula  penetapan  UMP  tersebut  merupakan
              kewenangan  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Tenaga  Kerja  (Kemenaker)  bukan
              Pemerintah Daerah (Pemda) atau Pemprov.



              WAGUB DKI SOAL REVISI FORMULA UMP: MUDAH-MUDAHAN ADA RESPONS BAIK!

              Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov)
              DKI Jakarta masih menunggu hasil revisi pemerintah pusat terkait surat perubahan formula Upah
              Minimum Provinsi (UMP).

              Menurut  Ariza,  formula  penetapan  UMP  tersebut  merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat
              melalui  Kementerian  Tenaga  Kerja  (Kemenaker)  bukan  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  atau
              Pemprov.

              "Kami menunggu, mudah-mudahan ada respons yang baik. Tentu pemerintah pusat juga punya
              banyak pertimbangan yang harus kita dengarkan juga. Prinsipnya kami memahami apa yang
              menjadi keinginan buruh, juga para pengusaha, pemerintah dan juga kepentingan masyarakat
              Jakarta," terangnya, Rabu (8/12/2021) malam.

              Menurutnya,  setiap  kebijakan  ada  batasan  dan  aturannya  masing-masing.  Begipun  dengan
              Pemprov DKI, ada regulasinya dan aturannya di antaranya PP 36 Tahun 2021 harus dipatuhi.

              "Selama  PP-nya  belum  diubah  kami  tidak  boleh  melanggar,  kita  kan  harus  patuh  dan  taat
              terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kta harus menunggu perbaiki dari regulasi
              itu," jelasnya.





                                                           349
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355