Page 347 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 347
BURUH TUNTUT REVISI UMP JAKARTA 2022, WAGUB DKI: KEWENANGANNYA DI
PEMERINTAH PUSAT
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menjawab tuntutan buruh yang meminta revisi
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Riza mengatakan, saat ini
kewenangan untuk memperbaiki formula penetapan UMP ada di pemerintah pusat, bukan di
Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi Pemprov sudah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian
(Ketenagakerjaan). Kami berharap formula diperbaiki, direvisi. Namun, itu kan sekarang
kewenangannya di kementerian, di (pemerintah) pusat, bukan di kami," kata Riza kepada
wartawan, Kamis (9/12/2021).
Saat ini, kata Riza, pihaknya tengah menunggu respons dari pemerintah pusat terkait permintaan
peninjauan ulang formula penetapan UMP.
"Kami menunggu, mudah-mudahan ada respons yang baik. Tentu pemerintah pusat juga punya
banyak pertimbangan yang harus kita dengarkan juga," kata Riza.
Riza mengatakan, ia memahami apa yang menjadi keinginan buruh, pengusaha, pemerintah,
dan juga kepentingan masyarakat Jakarta.
"Kami pahami itu, namun sekali lagi kita ini kan ada regulasi, masing-masing dibatasi ketentuan
dan regulasi masing-masing. Termasuk kami Pemprov, ada regulasinya, ada batasan, kami harus
patuh dan taat pada regulasi yg ada diantaranya PP 36 Tahun 2021 yg kami patuhi," kata Riza.
Pihaknya, kata Riza, harus patuh dan tidak boleh melanggar PP yang sudah berlaku.
"Selama PP-nya belum diubah kami tidak boleh melanggar, kita kan harus patuh dan taat
terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kita harus menunggu perbaiki dari regulasi
tersebut," katanya.
Sebelumnya, buruh menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta, William Yani
Wea, mengatakan, buruh meminta kepastian kapan revisi dari surat mengenai kenaikan UMP
DKI Jakarta akan dikeluarkan.
Pihaknya menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui massa buruh pada
unjuk rasa Senin (29/11/2021) lalu yang mengatakan tengah memperjuangkan kenaikan UMP
DKI lebih tinggi dari kenaikan saat ini.
Tetapi, Anies belum memberikan kepastian mengenai kapan UMP DKI 2022 akan direvisi.
346
