Page 346 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Judul Buruh Tuntut Revisi UMP Jakarta 2022, Wagub DKI: Kewenangannya di
Pemerintah Pusat
Nama Media kompas.tv
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/240110/buruh-tuntut-revisi-ump-
jakarta-2022-wagub-dki-kewenangannya-di-pemerintah-pusat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-09 09:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Jadi Pemprov sudah menyampaikan
ke pemerintah pusat melalui Kementerian (Ketenagakerjaan). Kami berharap formula diperbaiki,
direvisi. Namun, itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di (pemerintah) pusat, bukan
di kami

positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami menunggu, mudah-mudahan
ada respons yang baik. Tentu pemerintah pusat juga punya banyak pertimbangan yang harus
kita dengarkan juga

positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami pahami itu, namun sekali lagi
kita ini kan ada regulasi, masing-masing dibatasi ketentuan dan regulasi masing-masing.
Termasuk kami Pemprov, ada regulasinya, ada batasan, kami harus patuh dan taat pada regulasi
yg ada diantaranya PP 36 Tahun 2021 yg kami patuhi

negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Selama PP-nya belum diubah kami
tidak boleh melanggar, kita kan harus patuh dan taat terhadap aturan. Regulasinya begitu dan
memang kita harus menunggu perbaiki dari regulasi tersebut

Ringkasan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menjawab tuntutan buruh yang meminta revisi
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Riza mengatakan, saat ini
kewenangan untuk memperbaiki formula penetapan UMP ada di pemerintah pusat, bukan di
Pemprov DKI Jakarta.

345