Page 353 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

PEMPROV DKI BELUM DAPAT JAWABAN MENAKER SOAL UMP

WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih
menunggu jawaban atas surat yang dikirimkan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada Menteri
Ketenagakerjaan RI. Hal ini terkait perubahan formula Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta
yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Jakarta.

"Kami menunggu, mudah-mudahan ada respon yang baik. Tentu pemerintah pusat juga punya
banyak pertimbangan yang harus kita dengarkan juga," kata Ariza, sapaan akrabnya di Balai
Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12) malam.

Dari penjelasannya, Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan. Pihaknya berharap formula UMP bisa diperbaiki atau direvisi.

"Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di kami," jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya mengerti, memahami apa yg menjadi keinginan buruh, juga para
pengusaha, pemerintah dan juga kepentingan masyarakat Jakarta. Namun, terkait UMP 2022 ini
ada regulasi dan ketentuan masing-masing.

Termasuk di Pemprov DKI, ada batasan dan regulasi yang harus patuh dan taat pada Peraturan
Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Selama PP-nya belum diubah kami tidak boleh melanggar, kita kan harus patuh dan taat
terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kita harus menunggu perbaiki dari regulasi
itu," tegasnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kembali melakukan aksi
demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Para buruh ini mengutarakan kekecewaannya terhadap
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang disebut belum memberikan kepastian terkait protes
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2021.

"Belum ada kepastian, kami tidak menyalahkan Kadisnaker dan Kesbangpol, karena wewenang
mereka tidak sampai di sana, wewenang ada di Gubernur DKI Jakarta," kata Ketua DPD
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani Wea, Rabu
(8/12).

Kekecewaan itu timbul lantaran para buruh berharap mendapatkan jadwal untuk revisi dari surat
mengenai kenaikan UMP DKI.

"Menurut saya dan menurut kami semua, bahwa Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal
29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk menyenangkan saja. Jadi harusnya kan waktu
kami datang sore ini kan ada jawaban dari perwakilan beliau, misalnya sudah ada kepastian oke
surat itu akan kami keluarkan pada tanggal 15 Desember," ungkapnya. (OL-13)

352