Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

Judul PHK Pekerja, Perusahaan Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Wajib
Tanggung Klaim JKP
Nama Media bisnis.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20210809/215/1427712/phk-pekerja-
perusahaan-tunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-wajib-tanggung-
klaim-jkp
Jurnalis Wibi Pangestu Pratama
Tanggal 2021-08-09 15:29:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Perusahaan atau pemberi kerja yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
atau BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
atau JKP bagi pekerjanya yang menerima pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketentuan itu
tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 15/2021 tentang Tata Cara
Pemberian Manfaat JKP. Regulasi itu ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada
Rabu (28/7/2021) dan diundangkan pada hari yang sama.

PHK PEKERJA, PERUSAHAAN TUNGGAK IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN WAJIB
TANGGUNG KLAIM JKP

JAKARTA -- Perusahaan atau pemberi kerja yang menunggak iuran Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi pekerjanya yang menerima pemutusan hubungan kerja atau
PHK.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 15/2021
tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP. Regulasi itu ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah pada Rabu (28/7/2021) dan diundangkan pada hari yang sama.

Beleid itu menjelaskan dengan rinci pelaksanaan program JKP, khususnya pemberian manfaat
kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Beberapa aspek dalam
aturan itu sudah pernah disampaikan, baik oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) maupun
oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tapi terdapat sejumlah penjelasan baru.

Pemberian manfaat JKP kepada pekerja yang terkena PHK memiliki beberapa syarat, di
antaranya adalah keaktifan pekerja yang dibuktikan dengan pembayaran iuran. Peserta terkait
harus memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir, lalu harus membayar
iuran paling singkat enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan
kerja.
105