Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021
P. 107
Pembayaran iuran bukan hanya menjadi tanggung jawab peserta, tetapi juga pemberi kerja atau
perusahaan, karena terdapat komponen iuran yang dibayarkan pemberi kerja. Jika pemberi kerja
tidak patuh atau menunggak iuran, manfaat JKP justru harus ditanggung pemberi kerja hingga
iurannya dilunasi.
"Pengusaha yang menunggak iuran Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian
[JKm] sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari tiga bulan berturut-turut dan terjadi
PHK, wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada peserta. Manfaat uang tunai
dibayarkan oleh pengusaha kepada rekening bank peserta," tertulis dalam Permenaker 15/2021
seperti dikutip Bisnis, Senin (9/8/2021).
Permenaker 15/2021 mengatur bahwa pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran
dan denda dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai yang telah dibayarkan
kepada BP Jamsostek. Perusahaan terkait dapat melampirkan bukti pembayaran manfaat bagi
pekerjanya kepada BP Jamsostek.
Perusahaan atau pemberi kerja memberitahu perubahan data peserta yang mengalami PHK
kepada BP Jamsostek, dengan bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK
dari dinas ketenagakerjaan setempat. Jika PHK melalui proses hukum di pengadilan hubungan
industrial, harus terdapat dokumen perjanjian bersama atau putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Zainudin menjelaskan bahwa tidak terdapat iuran tambahan
bagi peserta untuk memperoleh program JKP. Oleh karena itu, dia menghimbau para pekerja
untuk aktif di program-program jaminan sosial.
"JKP tanpa iuran tambahan, dana dari program JKK dan JKm diambil sedikit untuk membiayai
JKP. Pengusaha dan UMKM dia bayar seperti biasa, tidak ada iuran tambahan [agar pekerjanya
bisa memperoleh manfaat JKP]," ujar Zainudin pada pekan lalu.
106
